Menurut Abisai Rollo, Turkam di 6 Kampung sebelumnya, kinerja KPK jadi sorotan masyarakat yang disampaikan lewat aspirasi kepada Walikota dan Tim Asistensi. "Sejauh ini KPK Kayo Pulau cukup baik, saya berharap ini dipert
Sementara itu, Budi mengatakan bahwa penyidik KPK menduga uang dalam 19 koper tersebut dicairkan melalui mekanisme pencairan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Tentu ada mekanismenya dalam pencairan APBD. Bi
Walaupun demikian, Setyo mengatakan bahwa informasi tersebut belum dapat diungkap kepada publik. Ketika ditanya jurnalis mengenai lokasi jet pribadi berada pada salah satu negara di Asia Tenggara, Setyo tetap enggan memb
"Program ini merupakan wujud perhatian pemerintah khususnya Wali Kota, Abisai Rollo juga merupakan Ondoafi, terhadap masyarakat adat di kota ini," ujar Otniel Merauje saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai pembukaan Tur
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya mengatakan Pembangunan di Tanah Papua diharapkan dapat membangun sesuatu yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti sekolah, tempat ibadah dan sebagainya.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa dukungan Presiden Prabowo menjadi dorongan kuat bagi DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan regulasi tersebut.
Menurut David, sinergitas pemerintah dengan sektor agama ini perlu dijaga dan dirawat, karena tiga tungku yang termasuk bidang keagamaan merupakan suatu elemen yang harus diperhatikan oleh pemerintah. "Dukungan kepada
Anthon menilai anggaran Rp 189 miliar merupakan nilai yang fantastis di PSU Pilkada Gubernur Papua. Untuk itu, Anthon meminta perlu dilakukan pengawasan yang ketat.
“Jangan sampai anggaran yang besar tidak menghasilkan proses demokrasi yang berjalan sebagaimana yang diharapkan rakyat,” tegasnya.
Juliana menjelaskan bahwa penarikan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi aset negara. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024.
Menurutnya, sejumlah kendala administrasi dan teknis menjadi faktor utama belum tercapainya target MCP tahun ini. Contohnya, belum tuntasnya progres administratif di sejumlah OPD dan kurangnya dokumentasi pendukung dalam pelaporan.
