Kadis Dukcapil Kota Jayapura, Raimond Mandibondibo menjelaskan, Nikah massal untuk pasangan Muslim akan diselenggarakan 27 Februari, namun saat ini yang sudah terdaftar belum memenuhi kuota yang dibutuhkan.
  Yusran mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, ia berharap Pemkot Jayapura harus lebih kreatif dalam menata dan mengelola aset dan potensi yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 Kasus ini bermula dari laporan korban bernama Kurniawan, yang melaporkan tindak pidana penggelapan pada September 2024 lalu. Dalam keterangannya, korban menjelaskan bahwa ketiga pelaku merupakan sopir truk yang ditugaskan untuk mengambil bahan makanan (Bama) di salah satu gudang distributor di wilayah Entrop, Kota Jayapura.
  Dari hasil pemeriksaan awal, JK berencana menjual barang haram tersebut di sekitar PLBN Skouw. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa plastik kecil berisi tembakau, tas ransel bermotif abstrak yang digunakan untuk menyimpan ganja, serta uang sebesar 22 Kina, yang jika dikonversi ke rupiah senilai Rp 79.200.
Dia mengatakan, pengelolaan limbah dari rumah sakit itu harus benar-benar dilakukan secara tepat, dan itu harus diketahui oleh masyarakat yang tinggal di kawasan itu. Pasalnya, warga setempat juga masih mengandalkan air tanah, sehingga pengelolaan limbah rumah sakit itu juga harus benar-benar tepat. Sehingga dampaknya tidak mengganggu masyarakat yang ada di wilayah itu.
Selain itu, Pj juga menyampaikan agar seluruh jajaran Pemkot Jayapura senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, karena dengan berlaku disiplin dan tertib dalam melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, akan membuahkan hasil yang lebih baik dan maksimal, demi terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan di Kota Jayapura.
  Menuju Distrik Heram Emas 2025 memang bukan hal mudah untuk diwujudkan. Namun semangat kebersamaan dengan pemerintah ditingkat lurah dan RT RW hingga masyarakat Heram, tentunya hal itu bakal terwujud dengan baik. "Kami sangat optimis, karena kami bekerjasama dengan masyarakat kami mulai dari pemerintah 3 Kelurahan dan juga RT RW dan masyarakat,"katanya.
Kepala Regional IX Jayapura, Hardianawati menjelaskan, pemetaan kompetensi ini mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil bahwa setiap instansi wajib menyusun profil PNS yang digunakan untuk memperoleh peta jabatan dan pengisian jabatan melalui promosi, mutasi dan rotasi jabatan bagi PNS.
 Ada enam item dana alokasi transfer ke daerah yang dipotong yaitu Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.
 Dia mengatakan, untuk menyediakan pool bagi taxol. tentu butuh perhatian dan keseriusan Pemkot Jayapura. Kata dia, hal itu bisa saja berpotensi terjadinya gesekan antara sopir taksi online dengan taksi konvensional. Bahkan dirinya juga telah menerima pengaduan dari sejumlah sopir taksi konvensional yang beberapa kali belakangan ini terlibat cekcok dengan para sopir angkutan taksi online di jalanan.
