Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay mengatakan, penyaluran dana tahap II ini diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program prioritas kampung, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan
Kadis DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan dari hasil pertemuan dengan Walikota dan wakil walikota, Yayasan Gema Valentine Papua dan pihak-pihak terkait lainnya, saat ini pihaknya sedang menyiapkan regula
Menurut Justin Sitorus, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012, yang mengatur pembatasan waktu beroperasi guna mengurangi kemacetan dan menjaga keselamatan pengguna jalan.
Desi Wanggai menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJKN dan PKN STAN atas terselenggaranya Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD). Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum awal terjalinnya sinergi yang semakin kua
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay, mengungkapkan bahwa dari total 14 kampung, sudah 10 kampung yang disambangi wali kota.
Mengacu pada edaran Wali Kota Jayapura tentang pembebasan biaya pendidikan, Rustan meminta seluruh kepala sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA/SMK untuk mendata jumlah siswa yang mendaftar ulang pada tahun aj
Penanganan rekonstruksi jalan akibat terjadi penurunan yang mengakibatkan perbedaan tinggi atau elevasi badan jalan, antara jalan pendekat dengan lantai jembatan pendekat pada Jembatan Youtefa (sisi Holtekamp), sehingga
Petugas PPD Distrik Abepura saat mengangkat kotak suara ke dalam truk untuk dibawa ke KPU Kota Jayapura dengan pengawalan ketat aparat, Senin (11/8). (foto:Jimi/Cepos)
Koordinator Pelatih Paskibraka Kota Jayapura Risha Bagus Adiyatma menyebut total sebanyak 30 anggota paskibra Kota Jayapura yang terpilih. Mereka nanti yang akan bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Merah Put
Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa mengatakan, proses penertiban dilakukan bersama Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsugab) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah V yang meliputi Papua dan Pa
