Karena itu, Pj Wali Kota Jayapura meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura untuk perlu melakukan sweeping PBG tersebut di wilayah Kota Jayapura terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.
Dengan demikian, tentunya ini bisa lakukan, jika ada kolaborasi semua pihak utamanya OPD dan kelurahan. Lanjut dia, mengenai Desa cantik ini, setiap tahun BPS diminta untuk menyeleksi satu desa yang menjadi pilot project pembinaan Desa Cantik. Untuk Kota Jayapura tahun ini adalah yang terpilih Kelurahan Hamadi.
Karena itu, dia meminta pihak terkait dalam hal ini satuan polisi pamong praja dan juga Dinas Perhubungan untuk bisa segera mengambil langkah dan tindakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dia menegaskan akan pasang badan terkait dengan penertiban itu dan apabila ada pihak-pihak yang mengajukan protes akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun menegaskan kondisi ini tidak menuyulutkan semangat partai berlambang banteng untuk memperjuangkan kemenangan BTM-YB di Papua. Sebab sistem politik semacam ini, sudah bukan hal baru bagi mereka.
Terkait penundaan kelanjutan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja ke kampung dan kelurahan di Kota Jayapura itu, PJ Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait mengaku saat ini pihaknya masih fokus untuk mendukung persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada. Terutama dalam penetapan terhadap calon walikota dan wakil walikota serta gubernur yang akan diumumkan pada 22 September mendatang.
Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Mukri M. Hamadi, menilai program tersebut sangat normarif, karena dapat menyerap aspirasi masyarakat. Apalagi Christian Sohilait, baru saja diangkat sebagai PJ Walikota Jayapura, tentunya belum mengetahui secara umum tentang permasalahan yang ada ditengah masyarakat.
Kapolsek Jayapura Utara AKP Rudi Frisahn, S.H mengatakan, kegiatan Para-Para Numbay yang dilaksanakan oleh Aipda Yanes dan Aipda Wiwit ini merupakan sarana untuk menerima keluh kesah para warga terkait keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah Jayapura Utara sekaligus menjadi cooling system untuk menjamin situasi wilayah Jayapura Utara tetap damai dan sejuk selama tahapan Pilkada Serentak 2024.
Setidaknya ada 12 Kelurahan dan kampung yang sudah dikunjungi dan dari hasil kunjungan kerja tersebut ada banyak persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat terutama mengenai fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat di kelurahan dan kampung.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin menyebut peta kerawanan tersebut dikukur dari empat dimensi yakni isu sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi masyarakat.
Dikatakan kegiatan pelantikan sejumlah pejabat ini merupakan keputusan pemerintah pusat yang sudah dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai PJ Walikota Jayapura. Dimana proses itu sebenarnya sudah dilakukan sudah hampir 1 tahun, namun karena masih menunggu peraturan teknis dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri akhirnya baru dilakukan saat ini.
