Melalui diskusi tersebut, mencari pemikiran kritis demi pengembangan penyelenggaraan sekolah YPPK menjadi sekolah yang bermutu ked epan. Oleh karena itu, Yayasan kedepan hendaknya meningkatkan mutu pendidikan melalui kebijakan sekolah penggerak dengan manajemen berbasis sekolah.
“Ini tahapan yang cukup rawan, untuk itu diperlukan sikap profesionalitas yang ditunjukan oleh setiap bakal calon kepala daerah, partai pengusung maupun penyelenggara bisa memastikan bahwa proses pencalonan tidak memunculkan konflik konflik dualisme dukungan dan lain lain,” tegasnya.
Pasangan yang sejak awal sudah digadang - gadang bakal terjadi persaingan sengit. Sama - sama berstatus ketua DPR. Abisai Rollo (ABR) berstatus Ketua DPRD Kota Jayapura dan Jhony Banua Rouw (JBR) berstatus sebagai Ketua DPR Papua.
Khusus di Kota Jayapura, untuk masa pendukung bakal calon, saat pendaftaran tidak ada batasan jumlah, akan tetapi saat pendaftaran di Kantor KPU, yang boleh masuk kedalam ruangan hanya LO dari pasangan bakal calon, kemudian ketua ketua partai pengusung, sekretaris partai dan pasangan Bakal Calon.
Kepala Divisi Teknis KPU Kota Jayapura, Abdullah Rumaf menyampaikan bahwa pendaftran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, akan berlangsung mulai 27-29 Agustus 2024. Syarat pendaftaran, mengacu pada perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Perubahan PKPU ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Posisi Kasat Narkoba merupakan jabatan baru bagi AKP Febry karena sebelumnya dia menjabat sebagai Kasat Reskrim."Akhir februari tahun 2022 dari Polda saya dipercaya menjabat sebagai kasat Reskrim Polres Tolikara.
Beberapa diantaranya terkait penempatan TPS khusus, kemudian pengaturan bilik suara, serta pengakomodiran penyandang yang tidak memiliki E-KTP."Kami harap apa yang kami usulkan ini diakomodir," ujar Roby Nyong, selaku pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Provinsi Papua.
Mengenai permintaan dari Pemkot Jayapura itu sebenarnya sudah ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Pemkot Jayapura dengan pihak Balai yang difasilitasi langsung oleh ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo. Belum diketahui alasan pihak Balai Jalan Papua, yang sama sekali belum memberikan kepastian mengenai permintaan atau permohonan dari Pemkot Jayapura itu.
Kegiatan yang dipimpin oleh Wakapolresta AKBP Deni Herdiana, SE, SH, MM, MH didampingi Ketua KPU Kota Jayapura Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Dr. Marthpina Anggai, S.E., M M., M.Kes., dan Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Johan Zakarias Rumsawir, S.E., serta diikuti oleh Personl Perwira dan Bintara Polresta Jayapura Kota.
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir mengatakan rakor tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa pemilu, terkhusus mulai tahapan pendaftaran hingga penetapan calon di bulan september nanti.
