Pj. Wali Kota Jayapura, Frans Pekey dalam sambutanya mengatakan, kegiatan Safari Ramadan yang digelar Pemkot Jayapura dan Forkompimda itu merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya.
Ketua PKK kota Jayapura, Maria Yuvita G. Pekey mengatakan, kegiatan  itu selain karena sudah diagendakan, tetapi juga merupakan bagian dari bentuk kepedulian PKK terhadap umat muslim di Kota Jayapura yang sedang melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Dia berharap melalui kegiatan pembagian takjil itu dapat meningkatkan tali silaturahmi antara umat beragama di kota Jayapura.
 Menanggapi hal itu Kuasa Hukum Terdakwa, Albar Yusuf, menilai tuntutan JPU tersebut sangat tidak berdasar. Sebab perbuatan para terdakwa yang diduga melanggar pasal 516 dan 517 UU Pemilu tersebut bukan bagian dari tindak pidana, tetapi hanya pelanggaran administratif.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Irene Aronggear dan timnya. AKP Irene menjelaskan bahwa penertiban miras illegal ini sesuai atensi dari Kapolresta Jayapura Kota terkait peredaran miras ilegal di Kota Jayapura.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan juga di Puskesmas-puskesmas di Kota Jayapura tetap berjalan normal seperti biasa.
Menurutnya, tujuan dari Bukber tersebut membangun kebersamaan antara Pemerintah, Forkopimda serta seluruh insans pers. Sebab pembangunan di Kota Jayapura selama ini kata dia tidak terlepas dari dukungan Pemerintah tapi juga insan pers.
  Kapolres menyebut bahwa wilayah Entrop, Abepura dan wilayah perumahan di Angkasa dan Dok VIII maupun Dok IX serta Koya menjadi atensi. Yang dikhawatirkan adalah pembobolan rumah atau kebakaran.
Usai rapat bersama Pemkot Jayapura, Kepala BWS Papua, Nimrot Rumaropen menjelaskan, pihaknya akan melakukan penanganan terhadap abrasi pantai yang terjadi di sepanjang pantai holtekamp hingga di Skou.
   Frans Pekey dalam sambutannya mengapresiasi peran PKK kota Jayapura sebagai salah satu mitra strategis pemerintah terutama melalui berbagai kegiatannya, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan juga dalam kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, ada 1800 hingga 2000-an orang di Pemkot Jayapura yang masih terdata sebagai tenaga honorer. Sehingga mereka inilah yang akan diangkat melalui formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2024 ini.