Karena itu Dia meyakinkan para tenaga honorer itu bahwa apabila data mereka sudah masuk di dalam database honorer atau tenaga kontrak pemerintah kota Jayapura maka dipastikan akan diangkat.
  Menurutnya saat ini tahapan menjelang pemilihan kepala daerah serentak itu sudah mulai dilakukan oleh pihak penyelenggara dan juga pihak terkait, mulai dari pemerintah dan juga pihak keamanan. Karena itu butuh dukungan dari masyarakat Kota Jayapura untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya memilih calon pemimpin berdasarkan hati nurani.
Menurut penjelasan Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, untuk kandidat yang terpilih sebagai DPR periode 2024-2029, bila ikut di Pilkada 2024, maka konsekuensinya mereka harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
"Sampai saat ini semua harga khususnya di ritel modern masih stabil, bahkan hampir semua ritel di Jayapura menyediakan minyak goreng Rp 18 ribu/liter pengganti minyakita, gula pasir Rp 18 ribu/kg, beras SPHP Rp 67.500/5kg, daging ayam, telur dan kebutuhan lainnya masih stabil,"ungkapnya
Adapun kandidat calon Walikota Jayapura yang berlatar belakang ASN adalah Frans Pekei dan pasangannya, Mansur. Lalu paslon yang berlatar belakang anggota legislatif, antara lain Abisai Rollo anggota DPRD Kota Jayapura, Boy Markus Dawir, Darwis Massi dan Joni Banua Rouw masing masing anggota DPR Papua periode 2019-2024. Dua sosok wakil lainnya yakni Rustan Saru dan Dipo Wibowo di luar dari birokrasi pemerintah.
Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait menegaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi catatannya kepada seluruh staf. Yang pertama, setiap organisasi perangkat daerah harus memastikan semua kegiatan yang direncanakan di APBD induk 2024 harus selesai. Kemudian setiap OPD juga harus memastikan semua kegiatan APBD perubahan 2024 ini sudah harus berjalan.
Kota Jayapura adalah kota Jasa kota yang menjadi pusat perekonomian di ibu kota Provinsi Papua. Dimana kota ini menjadi penyangga dari setiap aktivitas perekonomian untuk disalurkan ke daerah-daerah lain yang ada di tanah Papua, sehingga mobilisasi kendaraan kontainer maupun pengangkut barang cukup tinggi intensitasnya.
Dia mengatakan, adapun tujuan dari 2000-an orang meminta perpindahan penduduk ke luar kota Jayapura itu untuk kepentingan seleksi CPNS 2024. "Yang minta pindah ini untuk seleksi CPNS di beberapa daerah dimana salah satu persyaratannya adalah wajib ber KTP didaerah yang menjadi sasaran tes CPNS," ujarnya.
  Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggai mengatakan, tujuan dari sosialisasi penilaian barang milik daerah dan peran penilai pemerintah daerah dalam pemanfaatan barang milik daerah adalah memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan barang milik daerah dan jenis-jenis pemanfaatan barang milik daerah.
  "Jadi ini dulu dikelola oleh Pemerintah Kota Jayapura termasuk aset-asetnya, jadi karena adanya aturan baru tersebut bahwa seluruh personel, aset dihibahkan atau diserahterimakan kepada pemerintah pusat selaku pengelola terminal tipe A," jelas Kepala BPTD Papua, Endy Irawan kepada Cenderawasih Pos
