Menariknya kain merah putih ini mendapat predikat terpanjang di dunia. Dari catatan itu Museum Rekor Indonesia (MURI) pada Rabu (1/5) memberikan penghargaan yang diterima Pj Walikota Jayapura, Frans Pekei. Jarak ini dimulai dari ring road hingga Holtekamp.
Tentu bukan tidak mungkin aparatur sipil negara, yang dilarang oleh pemerintah untuk ikut dalam politik praktis, bisa saja terlibat secara diam-diam untuk membantu memenangkan pasangan calon tertentu.
“Sosialisasinya tidak hanya di Kota Jayapura saja tetapi juga di Kabupaten Jayapura, seperti SMA di Sentani, Koya, ada juga diperbatasan kita pergi kesana, sama beberapa sekolah disekitar Kota Jayapura," kata Tri.
  Menurutnya, baik dan buruknya pengelolaan dana kampung di masing-masing kampung tidak terlepas dari peran aparatur Pemerintah kampungnya, terutama kepala kampung. Termasuk masyarakat di kampung yang mendukung setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kampung itu.
  Selanjutnya, Ketua PKK kota Jayapura, Maria Yuvita G. Pekey menjelaskan, kegiatan lomba Yosim Pancar dan lomba tari kontemporer, merupakan rangkaian dari hari Kesatuan Gerak PKK ke 52 yang diinisiasi oleh PKK Kota Jayapura.
Salah satu yang menyedot perhatian orang nomor satu di Kota Jayapura itu, mengenai kehadiran gedung serbaguna milik pemerintah kampung yang cukup megah dengan dilengkapi dengan fasilitas AC.
  Tak hanya itu, Frans Pekey mengakui bahwa Pemkot masih membutuhkan sejumlah armada untuk menjawab maraknya kasus kebakaran di Kota Jayapura. Ia melihat kendala ini masih terjadi di lapangan dimana armada yang digunakan merupakan armada lama yang sepatutnya sudah dilakukan peremajaan.
Kapolres menyatakan ucap syukurnya karena masyarakat sangat antusias untuk terlibat langsung dalam aksi pembentangan tersebut. Kepolresta mengungkapkan, Forkopimda yang dipimpin Pj Walikota Jayapura bersama seluruh elemen masyarakat menggelar giat pembentangan bendera merah putih sepanjang 10 Km lebih mulai dari Jembatan Ring Road Hamadi sampai di PLTU Holtekamp Distrik Muara Tami.
Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Provinsi Papua, Likwan W Ayomi, menyebut hingga kini masih ada karyawan/buruh yang gajinya dibawah upah minimum provinsi (UMP).
