Friday, April 4, 2025
31.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

KOMNAS

Imigrasi Jayapura Beri Layanan Paspor Simpatik 

  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Anthonius M Ayorbaba mengungkapkan bahwa pelayanan Paspor Simpatik itu digelar Sabtu (20/1) dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-74 yang diperingati setiap tahunnya pada 26 Januari.

Pembahasan Pembayaran Pendanaan Beasiswa Masih Alot?

Rapat yang digelar secara tertutup di lantai 4, Kantor Gubernur tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Mendagri, Perwakilan PJ Gub Papua Tengah, PJ Gub Papua Pegunungan diwakilkan Asisten 1, PJ Sekda Papua, PJ Walikota, PJ Bupati Sarmi, PJ Bupati Jayapura, Perwakilan PJ Bupati Biak. “Rabu (17/1) baru dilanjutkan kembali rapatnya,” kata Derek singkat.

Potensi Konflik Pada Pileg Harus Dipantau

Adapun program strategis tersebut menyangkut situasi HAM menuju pemilu 14 Februari 2024, menjadi perhatian Komnas HAM RI Perwakilan Papua dengan membuka posko pengaduan Pemilu bagi masyarakat.

Pemkab Jayapura Bertanggung Jawab atas Pemulihan di Besum

“Jika ini dibiarkan akan menjadi trigger adanya konflik antara masyarakat sipil, sehingga tugas pemerintah daerah segera mungkin melakukan pertemuan untuk upaya rekonsiliasi,” ucapnya.

Khawatir Pelanggaran HAM Akan Terjadi saat Pemilu

Apalagi hingga kini Frits melihat belum ada jaminan kepada kelompok marginal. Selain itu pada setiap Pemilu pihak penyelnggara belum mengungkap formula soal mekanisme dan proses yang bisa digunakan untuk menghindari bentuk pelanggaran HAM tadi.

Penyampaian Pendapat Masih Sering Dibungkam, Tercatat ada 65 Pengaduan HAM 

  “Negara melalui aparatnya kerap kali membungkam ruang kebebasan bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga isu kesetaraan dan keadilan pun dirasa belum optimal,” ucap Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada wartawan.

Tragedi Wamena Tanpa Kepastian Hukum, Penyelesaianya Terkesan Dipaksakan

“Rupanya Pemerintah Jakarta sulit dan susah menjawab tuntutan dan pernyataan sikap keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat, 4 April 2003. Sebagaimana diserahkan kepada Tim PPHAM,” kata Theo dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (17/11)

Melarang Orang Lain Mencalonkan Diri di Wilayah Tertentu Melanggar HAM

“Bagi Komnas HAM, Pemilu harus dijadikan sebagai sebuah pesta HAM, karena disitulah individu bisa menyalurkan hak politiknya sebagai hak asasi yang mendasar,” kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (15/11) kemarin.

Komnas HAM Putus Komunikasi Dengan Kurir Egianus

“Satu bulan lebih kami tidak lagi menjalin komunikasi dengan Mitra maupun kurir tentang keberadaan pilot yang disandera. Namun sebelum hilang komunikasi, kami mendapatkan informasi bahwa Pilot sedang bersama Egianus dan kelompoknya serta diperlakukan secara baik,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Minggu (11/11).

Surati Komnas HAM, Minta Lukas Enembe Dirawat di Singapura

"Pandangan kami sebagai orang awam melihat sakit yang dialami Lukas Enembe yang semakin memburuk, klien kami ini akan menghembuskan nafas terakhirnya, kecuali terjadi mukjizat," kata Koordinator TPHLE, Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH, sebagaimana rilis yang dikirim kepada Cenderawasih Pos, Jumat (27/10).

Latest news

- Advertisement -spot_img