Diakui tindakan atau perbuatan menjual amunisi kepada kelompok berseberangan semisal Kelompok Kriminal Bersenjata adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Itu sama artinya menjual teman, menjual institusi dan merugikan
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey mengungkapkan, isi laporan kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut meliputi adanya orang meninggal dunia, warga yang mengungsi, perkampungan yang kosong, gereja yan
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey menyebutkan beberapa hal yakni pertama aparat penegak hukum dinilai tidak transparan dalam penetapan dan proses pemindahan empat tahanan kasus makar, kedua, Forko
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey menyabut bahwa ini momentum bagi Gibran menyediakan waktu selama satu jam untuk bisa bertemu dengan aktor kunci di Papua. Aktor kunci yang dimaksudkan Komnas HAM
”Untuk kedua kasus penembakan ini, Komnas HAM Papua sudah menurunkan tim ke lapangan,” kata Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos
Menurut Frits, aksi yang berlangsung aman dan tertib tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa dan masyarakat Papua mampu mengkritisi situasi sosial dengan cara yang bertanggung jawab, meskipun kondisi keamanan dan ketertiban
Setelah aksi di gedung DPR Papua dan Mapolda Papua oleh kelompok Cipayung, banyak yang berfikir bahwa demo kedua di Lingkaran Abepura bakal ramai seperti yang sudah-sudah. Namun Solidaritas Mahasiswa Papua membantah itu.
Menurut Ramandey, jika terjadi aksi anarkis saat melakukan demo maka aparat keamanan harus hadir memberikan keamanan. "Dan dalam rangka pemenuhan hak atas rasa aman harus menjadi tanggung jawab semua pihak," ujarnya.
Terkait itu, Komnas HAM Papua kata Frits, sudah memberi saran kepada Bawaslu Papua paling tidak Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk mengecek keberadaan yang bersangkutan. Apakah Hp yang bersangkutan hilang, atau yang b
Yang terlihat di lapangan justru masih banyak pelanggaran baik yang tak kasat mata hingga terang-terangan. Satu lembaga yang langsung berbicara adalah Komnas HAM Papua. Mereka tak menampik terjadi banyak pelanggaran bahk
