Slamet berharap pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan efektif. "Saya senang dengan semangat Pj Gubernur Papua. Beliau sangat mendukung perbaikan tata kelola keuangan demi kemajuan masyarakat Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan, penambahan ini mencakup sektor DBH pajak penghasilan, DBH pajak bumi dan bangunan, serta DBH dari sektor pertambangan umum. “Meski begitu secara year on year mengalami penurunan realisasi namun diharapkan penambahan pagu DBH yang mampu mendorong daerah untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak yang lebih optimal, termasuk pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
Keenam mahasiswa tersebut adalah Syntha Simangunsong, Dela Natalia Situmorang, Salwa Zubaedah, Amanda G Hattu, Erlin Aura Lintang Dewi, dan Kezia D Marpaung. Mereka didampingi oleh dosen pendamping Kurniawan Patma yang terus mendukung dan mensuport inovasi dari mahasiswa guna mendaftar karya ciptanya di Kanwil Kemenkum Papua.
Piagam Penghargaan diserahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP.,MPA bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Maudy Hermawan kepada Pj Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH.,M.AP di Wamena, Rabu 18 Desember 2024.
Valentinus mengatakan, terkait dengan pergeseran anggaran khususnya di APBD Perubahan ada anggaran yang mengalami pergeseran. Terkait dengan itu, masih ada sekitar Rp 18 milliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di masing-masing OPD.
"Kita lihat monitoring hari ini perkembangan Pemilu di AS yang perhitungan sementaranya Trump unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan tentu saja perang dagang berlanjut," ungkap Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11).
Kepala Inspektorat Kota Jayapura Muchlis Karim mengatakan, tujuan dari kegiatan itu untuk mengintegrasi pengawasan Internal berbasis digital. Dimana melalui Siswaskeudes APIP Kota Jayapura dapat dengan mudah melakukan pengawasan keuangan di Internal Pemkot Jayapura, tapi juga pengelolaan keuangan di masing-masing kampung di Kota Jayapura.
Kabidkeu Polda Papua, Kombes Pol Irawan Banuaji, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan dari Rakernis ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Polda Papua pada tahun anggaran 2024.
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggai mengatakan, tujuan dari sosialisasi penilaian barang milik daerah dan peran penilai pemerintah daerah dalam pemanfaatan barang milik daerah adalah memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan barang milik daerah dan jenis-jenis pemanfaatan barang milik daerah.
Dikatakan kebijakan ini akan memunculkan berbagai dugaan bisa saja langkah ini dilakukan untuk menutup utang negara yang sampai saat ini masih berada dikisaran 408, 6 milyard dolar AS. "Karena Kita tau pajak PPN 12 persen ini rencanaya baru dilaksanakan ditahun 2025, tapi kenapa sekarang sudah mulai didesak, ada apa," tandasnya.
