Dia mengaku, salah satu pemicu tingginya angka pencurian di wilayah pemerintahannya itu karena faktor ekonomi, kemudian didorong dengan kondisi lingkungan yang mudah diakses oleh para pelaku kejahatan.
Sosialisasi itu harus dilakukan, terutama di tingkat distrik dan kampung. Supaya orang bisa mengerti ruang-ruang mana yang boleh dibangun dan mana yang tidak boleh. Sosialisasi itu juga menjadi tugas wajib dari pemerintah.
‘’Semua warga yang ada di dalam RT 09 RW 002 yang berjumlah sekitar 30 kepala keluarga sudah mengungsi. Karena air masuk dalam rumah. Tingginya sekitar 30-40 cm. Kita tidak bisa masuk ke dalam karena air memang tinggi,’’ kata Ketua RT 09 RW 002 Dion Samderubun, saat mendampingi petugas dari PU Kabupaten Merauke melakukan pembersihan saluran yang tersumbat tersebut.
Sehingga forum penanggulangan bencana yang sudah dibentuk itu diberi penguatan kapasitas, dengan melibatkan pihak BMKG, BPBD kota Jayapura dan BNPB. Simulasi dan penguatan yang dilakukan itu dilakukan supaya ilmu-ilmu yang sudah didapatkan oleh masyarakat selama ini bisa ditingkatkan lagi.
"Kami inisiatif membuka kawasan UMKM di taman ini secara terbuka. Keamanan dan tukang parkir kami sediakan, melibatkan anak-anak muda di Samofa. Ini adalah bagian dari pemberdayaan," kata Sofian.
"Warga usulkan kepada kami dan juga kami sampaikan kepada pemerintah supaya di sini membangun satu unit Puskesmas. Karena masyarakat dari sini harus pergi ke Puskesmas Hamadi yang letaknya cukup jauh dan juga di sana mereka melayani 3 kampung.
Yang terakhir ia mendapat keterangan dari Kepala Kelurahan Argapura, Emma Hamadi bahwa ada salah satu hotel di Argapura yang disinyalir dijadikan tempat untuk pesta miras maupun melakukan transaksi narkoba, ganja.
Dengan demikian, tentunya ini bisa lakukan, jika ada kolaborasi semua pihak utamanya OPD dan kelurahan. Lanjut dia, mengenai Desa cantik ini, setiap tahun BPS diminta untuk menyeleksi satu desa yang menjadi pilot project pembinaan Desa Cantik. Untuk Kota Jayapura tahun ini adalah yang terpilih Kelurahan Hamadi.
Terkait penundaan kelanjutan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja ke kampung dan kelurahan di Kota Jayapura itu, PJ Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait mengaku saat ini pihaknya masih fokus untuk mendukung persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada. Terutama dalam penetapan terhadap calon walikota dan wakil walikota serta gubernur yang akan diumumkan pada 22 September mendatang.
Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Mukri M. Hamadi, menilai program tersebut sangat normarif, karena dapat menyerap aspirasi masyarakat. Apalagi Christian Sohilait, baru saja diangkat sebagai PJ Walikota Jayapura, tentunya belum mengetahui secara umum tentang permasalahan yang ada ditengah masyarakat.