Selain kedisiplinan, Rustan Saru juga menyoroti pelayanan kebersihan yang dinilai belum maksimal. Padahal, berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap rumah tangga diwajibkan membayar retribusi sampah Rp 50.000 per bulan.
Ketua RT 03 RW 08 Kelurahan Waena, Petrus Asmuruf mengakui penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah kelurahan tidak sesuai dengan data yang diusulkan masing-masing RT RW di daerah tersebut.
"Ijin Bapa Presiden, di Provinsi Papua jumlah desa dan kelurahan sebanyak 999 secara keseluruhan sudah melakukan Musdesu 100%, sementara yang sudah terbentuk badan hukum ada 643 atau 64,36%," lapor Agus Fatoni kepada Pre
Kelurahan merupakan ujung tombak dari pemerintahan, khususnya pemerintah daerah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kelurahan dituntut bekerja secara prima dalam memberikan pelayanan ke
 Abisai Rollo mengatakan, apabila masih ada warga yang belum memiliki dokumen kependudukan maka dia dianggap sebagai warga ilegal dan harus ditertibkan. "Kita sudah limpahkan kepengurusan semua dokumen kependudukan di K
 Kepada petugas yang ditempatkan di Kelurahan, Abisai Rollo meminta untuk menjalankan tugas pelayanan dengan baik. "Setelah dilaunching, saya berharap petugas ini betul-betul melayani, jangan mempersulit warga saya, ban
Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memperpendek birokrasi dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. "Kalau petugas tiap kelurahan sudah stand by, masyarakat tidak lagi harus ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen
 Wakil Walikota, Rustan Saru menyampaikan hampir semua pelayanan berjalan baik, namun sesi pengurusan surat yang sedikit mengalami keterlambatan. "Keterlibatan ini karena, kadang petugas RT kita ini tidak ada di tempat,
 Khusus untuk Papua, Direktur Utama Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Papua Desty Pongsikabe menyebut pendirian Koperasi Merah Putih membutuhkan kolaborasi yang kuat. Terutama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
  Menurut Abisai Rollo bahwa ini semua masih dalam tahap perencanaan, namun semua akan dikaji lebih lenjut. Pihaknya juga akan membentuk tim pengkajian yang nantinya di komandoi oleh Wakil Wali Kota.
