Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membolehkan bila Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan mengajukan nama seorang kapolda menjadi saksi kecurangan Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, harus jelas terlebih dahulu keterlibatan kapolda tersebut.
Meski demikian dikatakan tidak semuanya berjalan lurus – lurus mengingat saat dilakukan hitungan oleh saksi dan PPD ternyata terjadi perbedaan. “Lainnya adalah lembaran C plano yang sulit dikirim ke Sirekap dan ini sempat memusingkan,” jelasnya.
Ia meminta kepada KPU yang sudah menyelesaikan pleno bisa segera merapat ke provinsi. Tidak perlu terlalu lama mendelay dan akhirnya muncul persoalan baru di daerah. Pasalnya ia melihat satu persatu aksi protes yang berbuntut dengan tindakan anarkis mulai bermunculan.
Kejadian ini terjadi di jalan Iwur Distrik Kalomdol, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut.
Desakan Theo tersebut tak terlepas dari penyampaian Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, yang mengklaim adanya pihak ketiga yang bermain di kasus penyanderaan pilot Susi Air. Dimana pihak ketiga itu berusaha untuk terus menggagalkan upaya pembebasan.
Mathius melanjutkan, silakan pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh gereja Kingmi-lah yang dijadikan pihak ketiga untuk berkomunikasi dengan pihak yang menyandera Pilot Susi Air. “Merekalah yang dijadikan pihak ketiga untuk berkomunikasi,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Merauke, AKBP I Ketut Suarnaya, Wakapolres Merauke Kompol Vicky Pandu, Danyon D Pelopor Satbrimob Polda Papua, Kompol Suparmin, Para PJU Yon D Pelopor Satbrimob Polda Papua, Para Perwira, Bintara dan Tamtama Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Papua.
Kapolda menyampaikan bahwa diduga penembakan tersebut ada kaitannya dengan proses penghitungan surat suara khususnya untuk Caleg. Karenanya ia meminta para caleg yang maju kemudian merasa keberatan dengan hasil bisa menempuh cara - cara yg bermartabat.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri menyebut bahwa hingga hari kedua pasca pelaksanaan pencoblosan di Tanah Papua, masih ada 514 TPS yang belum melakukan proses pemilihan suara. Totalnya kata Kapolda sebanyak 1.297 TPS yang belum mencoblos jika dihitung keseluruhan pada 14 Februari lalu.
Hanya untungnya bangunan yang dibakar dipastikan sudah tak digunakan lagi sehingga tidak terlalu berpengaruh pada pelayanan publik. Namun terkait ini ia meminta dilakukan evaluasi terkait wilayah tersebut apakah masih bisa didirikan TPS atau tidak.
