Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengaku ada laporan yang diterima terkait kawasan Kantor Otonom menjadi lokasi miras di luar aktivitas jam kantor.
 "Kami memang bukan membidangi soal aset, itu tugas Komisi III. Tapi karena kami melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otonom dan menerima berbagai keluhan, sekaligus melihat langsung kondisi yang sangat memprihatinkan, m
Berdasarkan hasil analisis sementara, AKBP Fauzan menduga aksi ini berhubungan dengan situasi politik pasca-pilkada. Pasalnya hingga kini, masih banyak warga dari berbagai kampung yang datang ke Kota Mulia untuk mendukun
 Menurut Max, penggantian tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, sembari memberi kesempatan kepada Mathias B. Mano untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif yang tersisa. "Dari Pj. Gubernur menyampaikan bahwa Pl
Spanduk yang terbentang di pintu utama itu bertuliskan. "Sekretaris MRP Tidak Kompeten dan Konsisten Mengelola Sekretariat, Maka Kantor MRP di Palang Sampai PJ Gubernur Papua Menunjuk Sekretaris MRP yang Baru."
 Melihat pentingnya kesiapan atau pencegahan terjadinya kebakaran ini, Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Kantor OPD di lingkungan Pemkot Jayapura, Jumat (
Saat tiba, Sebagian perwakilan diterima wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa dan diajak masuk ke dalam ruangan bersama Sekretaris BKPSDM untuk melakukan audensi mencari solusi atas ketidak lulusan, terutama jik
Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM menyatkan, pembangunan yang ingin dicapai saat ini bagaimana pembangunan kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Papua Pegunungan bisa cepat dibangun dan disel
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan proses pematangan lahan untuk pembangunan baru dilakukan 4 hari, namun sudah setengah dari lahan tersebut telah terbentuk, namun proses ini akan berjalan se
Wakil Mentri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MSi menyatakan sesuai dengan amanat undang -undang nomor 14.15.16 dan 21 tentang pembentukan DOB yang dimekarkan dari Provinsi Papua induk dimana ada Provinsi Papua Pegun
