Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura optimistis menjadi pusat rujukan layanan kesehatan di kawasan Pasifik Barat melalui penguatan layanan, peningkatan sumber daya manusia, serta modernisasi fasilitas kesehatan yang terus dilakukan secara
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jayapura meminta masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)-nya dinonaktifkan agar segera melapor ke RT/RW setempat untuk dilakukan pendataan ulang. Kepala Dinas Sosial
BPJS Kesehatan Cabang Jayapura mencatat pembayaran klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Papua mencapai Rp235 miliar hingga Februari 2026. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Verayanti Lumban
Anita menjelaskan, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan sesuai instruksi pemerintah daerah. Namun beberapa waktu lalu terjadi efisiensi anggaran sehingga jumlah peserta yang sebelumnya ditanggung Pemda sekitar 34.0
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bahwa proses pengaktifan kembali kepesertaan bagi warga yang sebelumnya tidak aktif saat ini terus berjalan dan dilayani langsung oleh Dinas Sosial bersama se
"Masalah kesehatan tidak bisa ditunda karena menyangkut keselamatan nyawa. Penonaktifan PBI secara sepihak seperti ini merupakan bentuk kelalaian serius dalam pelayanan publik," tegas Dina.
Ia menjelaskan, berdasarkan surat keputusan di atas, untuk jumlah secara nasional yang dinonaktifkan sekitar 11 juta. Untuk wilayah Kabupaten Mimika sendiri, jumlah yang dinonaktifkan berada di angka 54.186 jiwa.
Kementerian Kesehatan menilai penghentian terapi pada pasien penyakit kronis, khususnya gagal ginjal, berpotensi menimbulkan dampak serius. Risiko komplikasi hingga kematian dapat meningkat apabila perawatan tidak dijala
“Bukan hanya PBI nonaktif ya, bukan hanya PBI nonaktif, tapi terkait dengan segmen apa pun itu ya, segmen apa pun itu yang ada di program JKN,” tegasnya. Rizzky menegaskan bahwa BPJS memiliki prinsip pelayanan kesehatan
Setidaknya, sebanyak 218.120 peserta BPJS Kesehatan kategori PBI JK resmi diberhentikan. Informasi inipun ramai diperbincangkan, terutama oleh masyarakat yang selama ini mengandalkan JKN untuk mendapatkan layanan keseh
Sejak resmi berdiri pada tahun 2023, Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa, S.H., menjadikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fondasi utama dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Komitmen ters
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hernawan Priyastomo, menjelaskan bahwa pelayanan JKN menerapkan sistem berjenjang. Peserta wajib mengakses layanan kesehatan pertama kali melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan bahwa Pemkot Jayapura telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk pembiayaan layanan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan pada tahun 2025, dan akan meningkat
Manfaat yang paling dirasakan oleh masyarakat luas adalah kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Sebelum adanya program JKN, banyak masyarakat terutama dari kalangan menengah
Dalam pertemuan tersebut, Putih Sari menyampaikan Provinsi Papua memiliki karakteristik kewilayahan yang unik, dengan cakupan yang luas, topografi kompleks, dan akses antar daerah yang terbatas. Kondisi ini secara sign
"Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok, kami menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik yang telah menghasilkan lebih dari 940 ribu transaksi layanan. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Freda Yanne Imbiri menyatakan salah satu inovasi digital terbaru yang dihadirkan adalah atau validasi wajah yang sudah diluncurkan dan berjalan sejak Bulan Juli Tahun 2024.
Hernawan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 kemudian ada perubahan Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan, setiap peserta program jaminan kesehatan berhak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan perorangan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priyastomo di Jayapura, Rabu, mengatakan optimalisasi ini dilakukan sebagai bukti nyata bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan secara inklusif dan merata.
