Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, rangkap jabatan pimpinan OPD kurang baik karena dapat mengurangi kinerja. Penyerapan program dan anggaran akan berjalan lambat karena konsentrasi terbagi antara OPD yang satu dengan yang lainnya.
Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa, untuk menormalkan kembali supaya tidak ada jabatan yang merangkap, agar dalam memberikan pelayanan tidak terganggu dan pimpinan OPD bisa lebih fokus menjalankan tugasnya, tanpa harus membackup di kantor OPD lain.
  Dia menyebut ada sekitar 11 atau 12 jabatan yang masih dipimpin oleh pelaksana tugas. Meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap proses kegiatan pelayanan di lingkup Pemerintah Kota Jayapura, namun hal itu harus segera dilakukan. "Ada sekitar 12 yang masih Plt," singkatnya.
Menurutnya, para penjabat yang rela turun tahta dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Daeah cenderung berpikir kepentingan politik mereka dibandingkan kepentingan pembangunan wilayahnya.
Hal ini dikemukakan Johannes lantaran beredar informasi di tengah-tengah jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Mimika bahwa dirinya akan melakukan mutasi jabatan.
Satu yang perlu disiapkan adalah posisi jabatan sekda definitive. Salah satu anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir mengingatkan agar Pj Gubernur bisa segera melakukan seleksi untuk jabatan sekda definitive.
Triwarno mengatakan, pelantikan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pj Gubernur Papua untuk pejabat di lingkungan Pemkab Jayapura saja, namun di lingkungan Pemkot Jayapura juga ada yang rangkap jabatan dan ini pasti sudah jadi pertimbangan khusus Pj Gubernur Papua.
Diketahui, Michael R. Gomar dilantik sebagai Pj Bupati Mappi pertama kalinya oleh Gubernur Lukas Enembe pada Bulan Mei tahun 2022. Kemudian diperpanjang kedua kalinya pada Bulan Mei 2023. SK penpanjangan itu diserahkan Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo di Gedung Negara. Kemudian perpanjangan untuk ketiga kalinya tersebut.Â
Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan, Setda Provinsi Papua, Yohanis Walilo, menekankan anggota legislatif memegang kendaraan wajib hukumnya mengembalikan ketika berakhir masa jabatan.
  Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun mengatakan, untuk pemetaan berdasarkan kelas ini membutuhkan waktu, karena jumlah ASN yang diangkat tahun ini sangat banyak, mencapai ribuan orang.
