"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan, karena 2041 selesai, kalau tidak siapa yang mengelolanya, sekarang sahamnya negara sudah 51 persen dalam perpanjangannya nanti akan kita urus sebelum pemerintahan selesai. itu nanti akan tambah 10 persen, jadi total saham negara freeport itu sebesar 61 persen," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN, Jawa barat, Kamis (11/7).
 Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun dalam kunjungannya bertemu langsung dengan petugas front desk layanan menanyakan prosedur beberapa pelayanan perizinan serta standar operasional yang dilakukan.
Kepala Bappenda Provinsi Papua Setiyo Wahyudi, mengatakan struktur pajak daerah yang hilang diantaranya objek bea balik nama (BBNKB) kedua tidak lagi menjadi objek BBNKB, objek BBNKB hanya penyerahan kendaraan baru dan tarif pajak progresif tidak lagi berlaku di Papua.
Penyerahan salinan SK pencabutan izin tersebut berlangsung di Kampung Arso Kota, Distrik Arso, Kamis (5/10). Dengan dihadiri oleh para pimpinan Forkopimda dan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Ribuan usaha yang IUP-nya dicabut itu berasal dari berbagai macam sektor. Mereka terdiri atas usaha besar hingga menengah. Bahlil menyebutkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah akan langsung mendistribusikan lahannya untuk kegiatan ekonomi di daerah tersebut.
BPOM) Jayapura memastikan telah menghentikan sementara salah satu apotek yang beroperasi Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya untuk sementara waktu. Hal ini terpaksa dilakukan, lantaran kelengkapan surat administratifnya tidak sesuai dengan sistem pengoperasiannya.
Kepala Dinas PTSP Kabupaten Merauke Ir. Justina Sianturi, M.Si, mengungkapkan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan izin untuk PTÂ Harvest Pulus Papua yang bergerak dalam bidang peternakan ayam di Merauke.
