”Pengeluaran surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap para pemimpin Israel adalah suatu tindakan yang sangat keterlaluan. Saya untuk menegaskan sekali lagi: apapun yang mungkin disiratkan oleh ICC, tidak ada kesetaraan tidak ada antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanan,” kata Biden dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Antara.
"ICC dengan ini mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua individu, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya dari 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024," demikian pernyataan ICC.
Dalam persidangan, sebelumnya hakim ketua mengatakan bahwa pihaknya mempunyai yurisdiksi untuk mengeluarkan opini nasihat mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel, di wilayah Palestina. Selain itu, pengadilan tersebut memiliki informasi yang cukup mengenai isu itu.
Seorang pejabat Palestina, mengatakan delegasi Hamas tiba di Kairo dengan tekad untuk mencapai kesepakatan tapi tetapi dengan syarat tertentu. Yakni, kesepakatan harus meliputi diakhirinya perang dan mengeluarkan pasukan Israel dari Gaza.
Sebelum meninggalkan ruangan, Retno dalam pidatonya menyatakan kembali sikap Indonesia yang menentang keras agresi Israel di Jalur Gaza. Retno juga mendesak untuk segera dilakukan gencatan senjata secara permanen.
Resolusi ini dibuat di tengah seruan dunia internasional yang mendessak dihentikannya permusuhan Gaza, dimana Amerika Serikat menunjukkan sikap semakin tak sabar pada aksi sekutu utamanya, Israel.
Disebutkan bahwa proses pembebasan sandera akan dilakukan selama empat hari dan mereka akan memperpanjang jeda satu hari tambahan untuk setiap 10 sandera yang dibebaskan.
Pesan hari Senin itu tidak menyerukan gencatan senjata, namun mencatat situasi kemanusiaan yang mengerikan, termasuk upaya untuk menyediakan pasokan air, makanan, bahan bakar dan kebutuhan dasar lainnya secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi tersebut dengan 12 suara mendukung, tidak ada yang menentang, dan tiga abstain (AS, Inggris, dan Rusia) yang menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang di Jalur Gaza.
Yair Lapid sebut sudah waktunya mengganti PM Netanyahu sebagai akibat atas apa yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Ia juga mengatakan akan ada dukungan luas untuk membentuk pemerintahan persatuan baru yang akan dipimpin oleh partai sayap kanan, Likud Netanyahu.
