INTERNET

   Aksi  demo damai ini langsung  dijaga ketat pengamanannya dari Kepolisian. Ratusan personel Kepolisian diturunkan. Bahkan 1 unit water canon disiapkan. Pengamanan langsung dibawah komando  Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suaryana, SH, SIK yang turun langsung  kje lapangan memimpin pengamanan itu.

   Aksi demo damai ini dimulai sekitar pukul 15.00 WIT dengan sasaran pertama Kantor Bupati Merauke kemudian ke Kantor Telkom jalan Postel Merauke. Namun jumlah yang melakukan aksi demo damai  tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aksi demo yang dilakukan para mahasiswa sebelumnya.

   Namun dari 330 orang yang dinyatakan lolos administrasi tersebut, belum semuanya hadir dikarenakan informasi terkait test wawancara tersebut belum sampai ke mereka akibat jaringan internet Telkom yang putus sejak 4 Januari 2024 lalu.

Ketiganya adalah pertama AKP Irwanto Syahwal, Kepala Seksi Propam Polres Merauke, Ipda Maria Ndun dan Briptu Deyce. Ketiganya, kata Wakapolres sempat dilarikan ke rumah sakit untuk pengamanan lebih lanjut karena  luka di kepala. ‘’Ada beberapa jahiutan akibat luka kena lemparan batu,’’ jelasnya.   

  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto  mengatakan, pemerintah pusat sudah melakukan intervensi khususnya di daerah pedalaman, melalui beberapa program, salah satunya pemberian akses internet.

Aksi demo ke Kantor Bupati Merauke tersebut awalnya tidak ada dalam agenda  lokasi aksi demo. Para mahasiswa rencananya hanya akan melewati kantor bupati Merauke menuju Kantor Telkom di Jalan Postel.

  Antonius J Sritomo memperkirakan bahwa kabel optik di areal sekitar 138 Km dengan kedlaaman 42 meter itu putus karena lego jangkar kapal. ‘’Ini baru perkiraan, karena kita belum lihat secara langsung. Tapi pastinya nanti saat kabel diangkat dan diperbaiki,’’ jelasnya.

    Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suarnaya, SH, SIK, melalui Kasat Lantas AKP Novi Gultom, SIK, mengungkapkan bahwa sejak jaringan internet milik Telkom putus maka pelayanan SIM dan perpanjangan STNK mengalami hambatan atau tidak bisa dilakukan dikarenakan pengurusan SIM dan STNK tersebut berbasis online.

   Salah satunya, lanjut dia, terkait dengan laporan awal dana kampanye (LADK) dari setiap partai Politik  peserta pemilu. Dimana  setiap Parpol tersebut wajib melaporkan LADK kepada pihak KPU secar online.

Tidak kurang dari 20 wartawan/wartawati di Merauke dari berbagai media baik TV, radio, cetak dan online itu bergabung satu suara terkait dengan gangguan internet  di Merauke akibat kabel optik yang kembali putus sejak 4 Januari 2024 sekitar pukul  11.50 WIT. Gangguan jaringan internet ini tidak hanya dirasakan masyarakat di Merauke tapi juga warga yang ada di Boven Digoel, Mappi dan Asmat.