Dalam rangka menekan inflasi di bulan Agustus 2025, pemerintah Provinsi Papua Selatan melakukan langkah-langkah dengan memberikan subsidi kepada petani sayur-sayuran, Cabai rawit dan p[dagang dengan menggunakan mata angg
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan peredaran uang, sehingga mampu mendongkrak daya beli masyarakat di tiga provinsi pemekaran baru itu.
‘’Kami akan segera melaporkan ke Tim Inflasi Provinsi Papua Selatan sehubugan dengan harga cabai Rawit yang sudah tembus Rp 150.000 perkilo saat ini. Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa menekan harga cabai
Kepala BPS Kabupaten Mimika, Ouceu Satyadipura mengatakan, inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran.
Dan untuk inflasi Papua Selatan bulan ke bulan 1,20 persen, tahun ke tahun 3,57 persen, inflasi tahun kalender 2,59 persen. Sedangkan Provinsi Papua Pegunungan inflasi bulan ke bulan mengalami penurunan -0,90 persen, inf
Diakui, jika nilai tukar rupiah terus melemah dan membuat daya beli masyarakat ikut menurun. Maka yang bisa dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat adalah menurunkan margin keuntungan toko.
  Dia mengatakan Sejak Januari hingga Maret 2025 ini, harga  kebutuhan pokok di Kota Jayapura cenderung meningkat. Di mana secara bulanan sampai 31 Maret, inflasi Kota Jayapura mencapai 1,13 persen, tentu ini lebih m
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah, dengan menghadirkan berbagai komoditas pokok bersubsidi langsung dari Pemda. Hadir langsung dalam kegiatan ini Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Kapisa,
 Dari pemantauan dan peninjauan tersebut, hampir seluruh kebutuhan pokok terutama bumbu-bumbuan mengalami kenaikan. Yang paling signifikan adalah daun seledri yang sebelumnya dengan harga Rp 150.000 perkilo menjadi Rp 300.000 perkilo. Harga ini kemungkinan masih berpotensi naik pada H-1 Idul Fitri. Selain daun seledri atau daun sup yang naik signifikan tersebut, juga cabe.
"Seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, kami masih melakukan rasionalisasi anggaran daerah, termasuk anggaran untuk pasar murah tahun ini. Pemerintah pusat telah melakukan rasionalisasi anggaran secara besar-besaran, dan kami, sebagai pemerintah daerah, tentu harus mengikuti kebijakan tersebut," ujar Wabup Jimmy Kapisa.
