PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh lagi membuka posisi dan merekrut tenaga honorer. Hal ini dilakukan sebab dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura Budi Projonegoro Yokhu menjelaskan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan perpanjangan pendaftaran PPPK jalur khusus honorer sampai tanggal 15 Januari 2025.
 Ketua Asosiasi Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Jayawijaya Yermias Kosay menyatakan Asosiasi Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Jayawijaya, Di Awal bulan Januari Tahun 2025 Kembali Kumpul bersama di Taman Wisata Pasir Putih Mumi Kampung Aikima Kabupaten Jayawijaya dan telah menyepakati beberapa hal
Mereka menuntut pembayaran Uang Lauk Pauk yang belum dibayarkan selama 3 bulan terhitung Bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023 dan ada juga pembayaran selama 6 bulan yang belum dibayarkan yakni bulan Juli hingga Desember 202). Dijelaskan dari 9 bulan ini ada 2 bulan yang sudah dibayarkan namun 7 bulan lainnya belum ada kejelasan.
  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Alberth Alexander Rapami dihubungi media ini lewat telpon selulernya membenarkan pemberhentian seluruh tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. ‘’Jumlahnya ada sekitar 502 orang,’’ kata Albert Rapami.
"Ada dua hal saja yang saya sampaikan ke mereka. Pertama bahwa kesempatan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Kedua jaga kesehatan,"kata Sohilait, disela sela kunjunganya ke lokasi ujian itu.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan pihaknya tidak mungkin langsung coret sendiri, karena 600 nama yang di keluarkan itu sah dimata hukum, oleh karena itu data hasil verifikasi ini akan di kirim ke BKN, BPKP yang akan melakukan pergantian, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya hanya mengusulkan.
Massa aksi juga meminta kepastian nasib mereka karena sudah bekerja dengan waktu yang cukup lama hingga belasan tahun, namun tidak keluar dalam verifikasi berkas, sebab nama -nama yang lolos verifikasi administrasi kebanyakan siluman, aktor yang memicu adanya aksi selama 2 minggu terakhir ini adalah kepala OPD dan kepala distrik.
Koordinator Asosiasi Tenaga Honorer KII Kabupaten Jayawijaya Yermias Kosai menyatakan jika aksi ini akan terus dilakukan hingga ada pertemuan antara honorer kII yang tak lolos dalam verifikasi berkas yang telah diumumkan kemarin dengan PJ Bupati Jayawijaya oleh karena itu beberapa kantor pemerintah ini masih dipalang.
Koordinator Honorer K II Yermias Kosay menyatakan, apa yang disampaikan kemarin saat ini sedang diperjuangkan DPRD Kabupaten Jayawijaya dimana dilakukan kroscek data bersama dengan OPD, dimana sangat diharapkan hasilnya nanti dapat mengakomodir teman -teman yang benar -benar honorer dan mengapdi untuk Pemkab Jayawijaya.
