Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Merauke Salvianus Laiyan, S.H, mengungkapkan bahwa 599 honorer yang telah dinyatakan lulus administrasi tersebut untuk segera merapat ke Kota untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
Sebanyak 150 tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Pratama Supiori, Kamis ( 5/10 ) siang sekitar pukul 10.30 WIT melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini dilakukan dengan meninggalkan ruang kerja dan turun ke jalan, berkumpul di depan RSUD, di ruas jalan umum Marsram – Korido.
Sebelum mendatangi Kantor Gubernur Papua, para Nakes tersebut berkumpul di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II sembari membentangkan spanduk bertuliskan “Perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Abepura menuntut persamaan hak”
Dari puluhan tenaga honorer tersebut bekerja dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Jayapura mulai dari DLH, staf di Distrik, tenaga pengajar di sekolah dan lainnya yang sudah bekerja minimal 5 tahun bahkan ada yang mengaku lebih 30 tahun.
Sebagaimana formasi honorer untuk Provinsi Papua tahap pertama sebelumnya sudah melakukan ujian CAT, dan saat ini sedang menunggu proses SK CPNS mereka.
Pertemuan tersebut berkenaan dengan agenda ujian Computer Assisted Test (CAT) calon pegawai negeri sipil (PNS) tahap ke-II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, pada 12 – 14 September 2023, di Kota Jayapura.
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua, Joel Betuel Agaki Wanda berharap dengan kewenangan M Ridwan sebagai Penjabat Gubernur Papua, maka bisa segera dan tegas menindaklanjuti penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua yang saat ini membutuhkan penyelesaian secepatnya.
Kedatangan para honorer dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov itu menyikapi hasil rapat terbuka Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, pada senin, (28/8) lalu.
Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot yang ditemui Selasa (22/8) mengatakan, 60 honorer sudah dipanggil dan akhirnya bisa memberikan klarifikasi. Kata dia, dari hasil klarifikasi dan perbaikan, ternyata yang bermasalah adalah registrasi ijazah sehingga dikomunikasikan dengan Dikti.
Ratusan tenaga honor dan kontrak ini bertemu dengan Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey yang diwakili langsung oleh Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, Senin (22/5).
