Menurut Walio, pada perayaan tersebut pihaknya melibatkan 3.000 anak dan hingga kini belum ada perubahan. Sehingga itu, tim akan terus memantau perkembangan dan kesehatan anak selama latihan digelar.
Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait, mengatakan dalam rapat persiapan HAN yang dihadiri Pj Bupati Jayapura dan pihak Pemprov itu mendiskusikan permasalahan yang ada sebelum hari H. Sebab, Papua merupakan tuan rumah hari anak.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Yohanes Walilo, mengatakan pihaknya bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) Tri Tito Karnavian telah melakukan kunjungan ke tempat pelaksanaan HAN di Istora Papua Bangkit.
“Lokasi puncak HAN akan ditinjau langsung oleh Ibu Tri Tito Karnavian bersama Menteri Bahlil Lahadalia. Setelah pengecekan lokasi, kita akan rakor lagi untuk mematangkan agenda kegiatan peringatan HAN 2024,” jelasnya.
Cuti bersama hari raya Idul Adha 1445 Hijriyah, sejumlah tempat wisata di Kota Jayapura Papua ramai dikunjungi wisatawan, salah satunya Wisata Pantai Hamadi. Pantai yang terletak di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura itu masih menjadi tempat favorit bagi masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya untuk mengisi hari libur.
Penjabat Wali Kota Jayapura Kota, Christian Sohilait mengharapkan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 ini jadi momentum untuk menjadikan anak-anak di Kota Jayapura yang cerdas tetapi juga bergembira.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Abdul Majid mengatakan peringatan Hari Anak Nasional 2024 yang akan berlangsung di Istora Papua Bangkit, Sentani, akan ditampilkan tarian kolosal asal Papua.
Dalam rangka itu pemerintah kota Jayapura juga ditugaskan untuk mempersiapkan pelaksanaan 4 acara besar, yang akan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Anak Nasional di kota Jayapura.
Bunda PAUD Kota Jayapura, Maria Yuvita G. Pekey mengatakan, pencanangan HAN ini merupakan kolaborasi antara Pokja Bunda PAUD bersama organisasi mitra seperti Himpaudi, IGTKI dan DPC Perkumpulan Penyelenggara PAUD, Darma wanita dan TP PKK kota Jayapura.
Yang cukup populer adalah Perda Nomor 10 tahun 2007 terkait penyelenggaraan kebersihan yang kemudian diubah menjadi Perda Nomor 15 tahun 2011 dan kembali dilakukan perubahan menjadi Perda Nomor 13 tahun 2017. Lalu terkait plastik berbayar yang mulai diberlakukan sejak 1 Februari 2019 lalu. Meski demikian hingga kini dari dua regulasi ini masih bisa dibilang belum efektif membantu mengubah paradigma.
