"Pak Natalius Pigai seorang aktivis HAM yang diangkat oleh bapak Presiden sebagai menteri yang menangani urusan HAM, kita berharap beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia," kata Yusril.
Menurut Frits, jika program transmigrasi tidak dikaji baik. Ia akan menimbulkan kemiskinan baru dan mengakibatkan problem hak ulayat masyarakat asli Papua yang dibawah secara paksa dengan tidak manusiawi.
Atnike menyampaikan bahwa perincian tersebut bisa menyangkut pelatihan, pengkajian, dan koordinasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi serta muncul di masyarakat. Menurut dia, nota kesepahaman tersebut sangat penting. Khususnya untuk memperlihatkan bahwa komitmen kedua lembaga negara itu dalam melaksanakan tugas dan fungsi.Â
Gustaf berharap keberadaan Natalius diistana Jakarta tidak hanya sebagai pelengkap apalagi sekedar untuk memberikan pencitraan akan tetapi betul-betul memberikan dampak terutama menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia terutama masalah pelanggaran HAM di tanah Papua.
Dari puluhan peristiwa kekerasan itu, korbannya sebanyak 92 orang. Dimana 40 orang mengalami luka luka dan 52 orang meninggal dunia. Direktur Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, Pdt Matheus Adadikam mengharapkan adanya dua perwakilan Papua dalam susunan Kabinet Merah Putih bukan sebatas polesan belaka. Namun bisa memperhatikan isu-isu Papua.
"Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, nggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai saat menyampaikan sambutan.
Ketua Komnas HAM RI Dr. Atnike Nova Sigiro menyatakan tim gugus Komnas Ham mengamati terus menerus situasi Papua khususnya DOB, oleh karena itu kunjungan ini dilakukan untuk memberikan penguatan, koordinasi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Papua Pegunungan.
"Peristiwa ini bukti petunjuknya sangat menolong polisi untuk sesegera mungkin mengungkapkan pelakunya. Saya mengatakan bukti petunjuknya karena disekitar lokasi ini saya lihat kurang lebih sebanyak 17 CCTV," ujar Frits, kepada Wartawan.
Menurut Frits, pengerahan KSB ini berpotensi terjadi di wilayah pesisir seperti sekitaran Sarmi, wilayah Jayapura, Keerom dan Yapen. Sedangkan untuk wilayah pegunungan berpeluang dimanfaatkan seperti di Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Yahukimo, Lanny Jaya dan beberapa wilayah lainnya.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan pembebasan pilot Philip diharapkan mengakhiri jatuhnya korban jiwa dan pertumpahan darah di tanah Papua. “Pembebasan ini diharapkan mengakhiri korban jiwa dan ketakutan masyarakat Nduga, sebab selama Philip disandera banyak korban berjatuhan.
