-Rumah Solidaritas Papua menyoroti meningkatnya eskalasi kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di sejumlah wilayah Papua sepanjang Januari hingga Mei 2026. Koalisi masyarakat sipil menilai situasi keamanan di tanah
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong penguatan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, termasuk penguatan fungsi penyelidikan dan penyidikan
Pelarangan pemutaran film Pesta Babi di sejumlah daerah dan lingkungan kampus menuai kritik dari kalangan pegiat hak asasi manusia. Ketua Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua, Gustaf R. Kawer, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembu
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik bersenjata di Papua perlu dievaluasi. Sebab, pendekatan ini dinilai memicu meningkatnya korban jiwa dan pengungsian masyara
Mandenas menilai peristiwa tersebut berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jika korban mencakup perempuan dan anak-anak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Untuk itu, ia berencana memanggil Komnas HAM d
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan pihaknya sejak awal terus memantau perkembangan peristiwa tersebut dengan menghimpun data dari berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait di
Pendekatan ini seringkali dianggap kontraproduktif, memicu eskalasi kekerasan, dan meningkatkan jumlah pengungsi warga sipil menjadi lebih kompleks. Alih-alih menyelesaikan masalah secara fundamental, konflik yang terjad
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyebut empat kasus yang disoroti meliputi pembunuhan dua pilot di Bandara Korowai Batu, penyerangan pos TNI di Kampung Sori, Kabupaten Maibrat, pembunuhan tenaga kese
Menurut Gobay, keberadaan hukum pidana adat sebenarnya telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa hukum yang hidup di masya
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu memastikan, kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya. Karena itu, Gibran mendukung pelibatan la
