Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan pihaknya sejak awal terus memantau perkembangan peristiwa tersebut dengan menghimpun data dari berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait di
Pendekatan ini seringkali dianggap kontraproduktif, memicu eskalasi kekerasan, dan meningkatkan jumlah pengungsi warga sipil menjadi lebih kompleks. Alih-alih menyelesaikan masalah secara fundamental, konflik yang terjad
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyebut empat kasus yang disoroti meliputi pembunuhan dua pilot di Bandara Korowai Batu, penyerangan pos TNI di Kampung Sori, Kabupaten Maibrat, pembunuhan tenaga kese
Menurut Gobay, keberadaan hukum pidana adat sebenarnya telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa hukum yang hidup di masya
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu memastikan, kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya. Karena itu, Gibran mendukung pelibatan la
Direktur Eksekutif POHR, Thomas Ch. Syufi, menilai penyiraman air keras terhadap aktivis HAM merupakan bentuk teror dan intimidasi yang tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Terlebih, kata dia,
Terkini, Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Isir memastikan, Kapolri mem
Mencermati dinamika penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di Papua, Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas CH. Syufi, menyampaikan pa
Kasus ini terjadi pada 10 Juni 2025 di Arso 2. Diceritakan bahwa saat itu korban berboncengan dengan temannya menuju arah Arso 2. Lalu terdakwa dari arah belakang melintas menggunakan motor dengan kecepatan sedang dan se
Terdakwa sendiri telah ditahan sejak 15 Januari setelah dijerat dengan Undang-undang No 2 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang KSDAE. Dari tangan terdakwa, pihak Gakkum Kemen LHK mengam
