Aksi demo damai ini merupakan lanjutan dari aksi demo sebelumnya yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sehubungan dengan penolakan keputusan bupati Merauke terkiat dengan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai yang dinilai merugikan para guru.
Wakil Ketua II PGRI Kabupaten Merauke Luckianus Liptiay kepada wartawan di sela-sela launching Pekan Olahraga Pelajar Papua Selatan, membenarkan aksi demo yang akan digelar ke Kantor Bupati Merauke untuk dapat bertemu dengan bupati Merauke.
Manager Trigana Air Service Wamena Michael Biduri menyatakan untuk arus mudik sudah terlihat dari hari minggu kemarin, dimana kepadatang penumpang yang menggunakan jasa dari penerbangan Trigana sudah full dari Bandara Sentani Jayapura, hal yang sama juga terjadi di Bandara Wamena yang semua seat terisi full.
Pertemuan tersebut terkait dengan masalah Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang diberlakukan mulai tahun 2024. Dimana dalam TPP yang diberlakukan tersebut, guru yang belum lulus sertifikasi hanya diberikan TPP sebesar Rp 500 ribu. Sementara guru yang sudah sertifikasi sama sekali tidak mendapatkan TPP tersebut.
Wakapolres mengungkapkan bahwa kasus pencurian ini terjadi di Jalan poros Trans Jagebob Kampung Tambar, Tanah Miring Merauke pada tangga 2 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIT.
Ratusan guru ini mulai kumpul satu persatu di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sekitar pukul 08.00 WIT, sambil membentangkan 4 spanduk yang isinya sama yang menyatakan dengan tegas menolak keputusan bupati Merauke Nomor 100.3.2.2/75/tahun 2024 tentang penetapan TPP ASN di lingkungan Pemkab Merauke. Para guru ini kompak menggunakan pakaian seragam PGRI, batik putih bunga-bunga.
”Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,10 persen dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Direktur Utama Intra Publik Mauli Fikr dalam keterangan tertulisnya.
Dari sudut pandang sosial, bansos ini kata dia wajib diberikan kepada masyarakat, sesuai waktu dan tahapannya. Karena pada umumnya masyarakat indonesia masih tergolong miskin. Sehingga pemerintah bertanggungjawab memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
Adapun 38 guru besar tersebut tersebar di beberapa fakultas, diantaranya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 13 orang, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 6 orang, Fakultas Hukum (FH) 3 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 9 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), 2 orang dan Fakultas Kedokteran (FK), 4 orang.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut, pelaksanaan seleksi Guru ASN PPPK ini merupakan wujud komitmen Kemendikbudristek dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo. Di mana pada tahun 2024, Presiden telah menetapkan kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta.
