Kunjungan penutup dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas beberapa agenda krusial bagi percepatan pembangunan di tanah Papua. Saat bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (
Dikatakan bahwa, PAHAM Papua, telah melakukan advokasi terhadap dugaan maladministrasi dan pelanggaran prosedural dalam proses seleksi calon anggota DPRP mekanisme pengangkatan periode 2024– 2029 yang dilakukan oleh pani
“Kita berharap di ranah eksekutif dan legislatif, meski mereka berdua adalah bagian dari posisi kader Golkar. Namun atribut partai tidak menjadi dominasi utama daripada melaksanakan fungsi kerja tata kelola pemerintahan
Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih (Uncen), Prof. Dr. Ave Lefaan, MS, menilai ide tersebut sebagai langkah tepat dan visioner. Menurutnya, Papua sudah layak menjadi rujukan pembangunan karena memiliki infrastr
Dalam dokumen usulan yang disampaikan, Gubernur Fakhiri memaparkan bahwa akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua masih rendah. Hal ini berdampak langsung pada masih tingginya angka kematian, infeksi peny
Gubernur Papua Pegunungan Dr. Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan bantuan yang diserahkan saat ini merupakan berkat yang telah dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan telah disetujui oleh DPRP Papua Pegunu
Adapun tiga dimensi pembangunan Papua 2025–2030 yaitu Pemerintah Provinsi Papua menetapkan fokus pembangunan periode 2025–2030 pada tiga dimensi utama, yaitu dimensi pembangunan manusia meningkatkan kualitas SDM melalui
Gubernur Fakhiri menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung program strategis nasional (PNS) ‘Pembangunan 3 Juta Rumah’ sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Dalam pertemuan tersebut, gubernur menegaskan bahwa tantangan geografis Papua yang sangat ekstrem berdampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan publik di berbagai daerah. Untuk it
Menurut Fakhiri, ke depan pihaknya akan menata ulang kawasan pertambangan. "Agar masyarakat adat dapat terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, sekaligus memastikan pembangunan sektor energi menjangkau seluruh wilayah,
