Adapun rincian bantuan tersebut meliputi, Pembangunan Gedung Klasis GKI Kota Jayapura Rp2 miliar, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGGI) Rp500 juta, Haji Papua Rp500 juta, pembangunan gereja GPDI Alfa Omega Hamadi
Mantan rector Uncen Jayapura ini mengatakan, kinerja pegawai dapat diukur dari kehadirannya,jika tidak hadir maka kinerjanya tak bisa diukur. "Jadi, setelah hadir baru kita ukur kinerjanya, karena kalau tidak hadir maka
Mantan Kapolda Papua ini mengatakan, kegiatan Safari Ramadan sebenarnya telah diawali secara internal di musala Kantor Gubernur Papua. Namun untuk kunjungan ke masjid-masjid di luar lingkungan kantor, pelaksanaannya akan
Melihat dukungan Bupati Keerom, dan masyarakat, serta lahan yang strategis, Gubernur Papua optimistis, Papua akan menjadi salah satu wilayah strategis yang mampu menerjemahkan program nasional di sektor pangan.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengatakan tiga wilayah tersebut yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Keerom. "Berdasarkan hasil pemetaan dimana kami menilai tiga daerah tersebut memiliki potensi la
"Intinya Bapak Gubernur mau kembalikan ke Dok II lagi. Beliau sudah putuskan nanti dikembalikan. Karena di Abepura itu kan kurang, cuma 15 dokter, padahal di Dok II ada 66. Selama ini juga kita berjalan sebagai rumah sak
Menurutnya, mutasi yang tidak terukur dapat mengganggu struktur dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua. Karena itu, dalam pelantikan kali ini banyak pejabat yang berasal dari BKD sebagai bagian dari langkah pembe
Ia mengingatkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan posisi struktural di pemerintahan. Karena itu, setiap pejabat yang telah dipercaya harus menerima dengan rasa syukur dan membuktikan diri melalui kerja nyata.
"Arahan Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan kepala daerah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Kita betul-betul harus mempertanggungjawabkan semua anggaran yang kita laksanakan setiap
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC John Tabo, S.E., M.BA. Penyerahan DPA ini menandai dimulainya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintahan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB
