BPKP berperan sebagai auditor dan mengawasi serta mengawasi pemda dalam menyelenggarakan SPIP yang andal. Semoga agenda pembangunan yang tertua dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD dapat tercapai,” kata Enembe.
Kepergian Kepala Badan Intelejen Nasional (Kabinda) Papua, Mayjen TNI Abdul Haris Napoleon pada 14 Februari kemarin membuat kaget publik di Papua. Bagaimana tidak, sebelum dinyatakan meninggal, mantan Dandim Jayapura ini masih sempat makan di Rumah Makan Horeg Sentani kemudian dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung.
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH meneyrahkan Dokumen Pelaksnaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022 kepada masing-masing Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua, Senin (14/2) kemarin.
Dia mengatakan, proses penentuan kandidat Wakil Gubernur Papua saat ini berada ditangan dewan pimpinan pusat 9 partai politik pengusung Paket Lukmen Jilid II. Itu merupakan hasil keputusan tim koalisi untuk disampaikan ke masing-masing DPP partai pengusung Lukmen Jilid II.
Gubernur Provinsi Papua, sangat merespon baik perkembangan olahraga di Papua. Selain membangun fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Papua, suksesnya PON dan Peparnas menjadi bukti konsennya Gubernur Papua terhadap dunia olahraga di Papua.
"Meski kantor kita sedang direnovasi namun koordinasi setiap dinas masih tetap berjalan lancar, aktivitas para ASN juga tetap berjalan dengan baik," katanya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (15/1) kemarin.
"Komdisi fisik Gubernur dari otoritas resmi ataupun yang berwenang. Gubernur menyayangkan narasi-narasi keliru yang masih dalam koridor hipotesis sudah dianggap sebagai sajian ilmiah oleh kelompok tersebut," katanya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Rabu (12/1) kemarin.
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe berharap masyarakat sigapi informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menjelaskan penyebab banjir di Jayapura disebabkan ada empat hal yang mengakibatkan banjir yaitu aktivitas konfektif, awan hujan, belokan angin dan kelembapan udara.
"Kondisi fisik Gubernur dari otoritas resmi ataupun yang berwenang. Gubernur menyayangkan narasi-narasi keliru yang masih dalam koridor hipotesis sudah dianggap sebagai sajian ilmiah oleh kelompok tersebut," katanya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Kamis (6/1) kemarin.
“Kami ingin menyatakan bahwa di era demokrasi ini, kepala suku atau siapa saja boleh berbicara dan sah – sah saja namun di tahun yang baru dengan Natal tema nasional persaudaraan cinta kasih sehingga dan kami kaitkan dengan apa yang disampaikan oknum kepala suku ini justru membuat ketidaknyamanan,” kata Beny Kogoya didampingi beberapa rekannya saat memberikan keterangan pers di Entrop, Kamis (6/1).
