Relaksasi ekspor produk pertambangan itu sejalan dengan tujuan pemerintah dalam hilirisasi produk pertambangan. Budi berharap seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, maupun badan usaha dapat bekerja sama dengan baik untuk memajukan industri dalam negeri.
Menurut Derek, pengembangan infrastruktur untuk ekspor langsung ke luar negeri membutuhkan persiapan yang matang. Termasuk pengembangan pelabuhan laut dan udara.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan Pemerintah Daerah akan terus mendorong dan mendukung program program peningkatan produktivitas usaha masyarakat seperti ini, yang pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perekonomian daerah.
"Kami Pelni sangat siap. Apalagi dengan kondisi kapal kami bukan hanya KM. Labobar saja, tapi ada 5 kapal yang siap mengakomodir permintaan masyarakat,"ungkapnya.
 Untuk itu, lanjut Koibur, pihaknya terus berupaya mendorong peningkatan produksi pada komoditas unggulan di Papua agar dapat dilakukan ekspor. Seperti yang dilakukan kemarin dengan melakukan ekspor biji kakao yang berasal dari Kabupaten Jayapura.
  Komoditi yang bisa dikembangkan untuk ekspor adalah tanaman coklat atau kakao serta hasil perikanan. Berbagai potensi itu terus diidentifikasi guna mengetahui potensi serta sebarannya agar bisa menjadi peluang ekspor dari Papua.
Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Caroline menjelaskan, Ekspor Papua pada Februari 2024 tercatat senilai US$6,09 juta atau naik 170,35 persen dibanding bulan sebelumnya yang senilai US$2,25 juta.
Diakuinya, ekspor bijih logam, terak dan abu (HS26) Papua pada November 2023 senilai US$538,01 juta. Ekspor golongan Ikan dan hewan air lainnya (HS03) senilai US$0,06 juta dan ekspor non migas lainnya senilai US$0,002 juta yang dikirimkan langsung dari Papua.
