DPRP

Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri," tambahnya.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan sementara yang selama ini telah bekerja dengan baik, memimpin rapat-rapat, memfasilitasi terbentuknya fraksi-fraksi dewan, memfasilitasi penyusunan peraturan DPR Papua tentang Tata Tertib dan Penetapan Pimpinan definitif DPR Papua serta semua pihak yang telah bekerja keras hingga tahapan ini berlangsung dengan baik," kata Denny.

Adapun pimpinan definitif DPR Papua dipimpin oleh Denny Henry Bonay (Golkar). Wakil Ketua 1 dipimpin Herlin Beatrix Monim dari (NasDem), kemudian Wakil Ketua II Mukri Hamadi (PDI Perjuangan) dan Supriyadi Laling (PKS) sebagai Wakil Ketua III. "Nanti pelantikannya mulai pukul 19.00 WIT," jelas Along sapaannya.

Karena itu dirinya pun sangat setuju jika pemilihan Kepala Daerah kembali dilakukan DPRD. Banyak pertimbangan selama ini terjadi diantara pemborosan anggaran serta untuk mengurangi berbagai resiko. Tan Wie Long sampaikan itu kepada Cenderawasih Pos, seusai mengikuti Natal bersama keluarga DPRP Papua di halaman belakang gedung ll Kantor DPRP Papua pada, Jumat (20/12) malam.

Sebanyak 116 calon ini berasal dari Dapeng Kota Jayapura sebanyak 17 calon, Dapeng Kabupaten Jayapura 21 calon, Dapeng Keerom 7 calon, Dapeng Sarmi 15, Dapeng Mamberamo Raya 7 calon, Dapeng Biak 23 calon, Dapeng Supiori 6 calon, Dapeng Yapen 14 calon dan Dapeng Waropen 6 calon.

Dia mengatakan berdasarkan hasil konsultasi pihaknya kepada Kemendagri ada dua hal yang menjadi perhatian diantaranya Pertama, terkait tata tertib MRP dan Kedua, rencana perubahan peraturan pemerintah kepada Kemendagri.

‘’Terkait dengan penolakan masyarakat adat yang wilayahnya masuk dalam program strategis nasional untuk pembukaan lahan apakah lahan sawah atau program lainnya, kami sebagai  perwakian rakyat tentunya akan menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat, sehingga disini yang kita butuhkan bagaimana pemerintah bisa menyikapi ini dengan bijak,’’ kata  Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silfinus Silubun, ditemui di ruang kerjanya,  Rabu (11/12).    

   Dilantik sebagai Ketua Heribertus Silvianus Silubun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang  berhasil merebut 7 kursi di  DPRP Papua Selatan,  kemudian Wakil Ketua I  Fadly Burhan dari Partai Nasdem yang merebut 6 kursi DPRP Papua Selatan dan Wakil Ketua II Viktor Ohoiwutun dari Partai Gerindra dengan perolehan 5 kursi di DPRP Papua Selatan.   

Kemudian  1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 sampai dengan 84 orang. Lalu  1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 sampai dengan 44 orang. "Ayat (2) pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi,"  beber Tan Wie Long.