Monday, March 30, 2026
26.3 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

DPRP

Fraksi Poksus Rancang Dua Produk Hukum

Wilem menjelaskan, salah satu agenda utama Fraksi Poksus saat ini adalah merancang produk hukum daerah yang bertujuan memperkuat peran lembaga adat serta memberikan perlindungan dan keberpihakan bagi Orang Asli Papua (OA

DPRP PBD Minta Polisi Usut Mafia BBM Subsidi di Sorong

Anggota DPRP PBD Robby Wanma saat menerima aspirasi para supir truk yang menggelar aksi demo damai di Kantor Depo Pertamina Sorong, Selasa, menyebut antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi sudah lama terj

Saatnya Papua Fokus Meningkatkan Ekonomi

Menurut Tan Wie Long, saat ini Papua tidak lagi menghadapi persoalan keamanan serius seperti yang masih dialami sejumlah daerah lain yang rentan terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kondisi ini, kata dia

DPRP Desak Kemenhub Revisi Regulasi Penerbangan di Papua

Wahyu Wibowo dari PT AMA hadir mewakili lima lembaga penerbangan misi. Ia mengungkapkan bahwa Permenhan RI belum mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, serta karakter pelayanan penerbangan misi di Tanah Papua yang s

Segera Diaudit BPK

Berdasarkan informasi, aktivitas kembali normal di RSJ tersebut setelah pihak rumah sakit, mulai dari suster hingga para dokter dan pengawai lainnya bertemu langsung dengan Inspektorat Provinsi Papua, perwakilan Dinas Ke

DPRP Dorong Bupati dan Wali Kota dari OAP

Menurut Tan, salah satu faktor utama yang terus dipersoalkan adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Banyak pihak di Papua menilai Pepera cacat hukum dan tidak demokratis karena hanya melibatkan

Alokasi Anggaran Tak Sebanding Kebutuhan Riil, Keselamatan Pasien Terancam

Bagi pasien yang tubuhnya kian rapuh akibat terapi, menaiki tangga karena lift rusak bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman serius. Kursi roda terpaksa digotong, pasien diangkat perlahan, sementara rasa nyeri d

Tan Wie Long: Ini Penghargaan Sekaligus Tanggungjawab

Ia tak menampik bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan terkait pelanggaran HAM yang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur menilai kel

DPR Papua Dorong Pemisahan Dinas PUPR dan PKPP

Menurut Alberth, penggabungan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permuk

DPRP: LHP BPK Papua Wajib Ditindaklanjuti!

Menurutnya, LHP yang diserahkan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi cerminan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta seberapa efektif dan efis

Latest news

- Advertisement -spot_img