Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan hari ini pemerintah daerah didukung oleh TNI/POLRI akan memberikan sosialisasi terkait peraturan daerah pelarangan dan penertiban minuman keras untuk seluruh w
Ketua Forum Honorer Kabupaten Sarmi, Ones Bisim, selaku penanggung jawab aksi, mengatakan bahwa hingga saat ini para tenaga honorer masih menunggu kejelasan tindak lanjut hasil pertemuan Pemerintah Kabupaten Sarmi dengan
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan dalam menetapkan APBD TA 2026 ini ada beberapa mata anggaran yang mengalami pasang surut atau naik dan turun, dimana untuk mata anggaran yang ditargetkan menga
Aksi dengan nama “Aksi Damai Untuk Kemanusiaan” yang didedikasikan untuk masyarakat Distrik Jila itu, diawali dengan long march dari bundaran Timika Indah di Jalan Budi Utomo pada pukul 08.30 WIT menuju ke Jalan Cenderaw
Anggaran Waropen dipastikan selaras dengan Kebijakan Nasional, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, reformasi perlindungan sosial, revitalisasi industri d
Christian mengungkapkan banyak perumahan kini dibangun di kawasan rawan longsor, termasuk di lereng-lereng perbukitan. Salah satu contoh yang disoroti ialah pembangunan di wilayah Skyline, dan di Wilayah Koya Distrik Mua
Ireeuw mengungkapkan bahwa isu mengenai pengaktifan kembali kegiatan Garnisun telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Jayapura dan aparat penegak hukum, khususnya Polresta Jayapura Kota, saat rapat koordinasi yang digel
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat membangun daerah. Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Sarmi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas hadiah kemeja yang diberikan oleh Velix Wanggai sebagai
Nelson mengungkapkan adanya temuan terbaru yang mencengangkan. Berdasarkan data dari BNN Kabupaten Jayapura, terdapat sekitar 13 siswa dari salah satu sekolah di wilayah Sentani yang dinyatakan positif menggunakan narkob
Bupati menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program prioritas sesuai kemampuan anggaran
