Ketua DPRK sementara Yuli Rahman yang memimpin sidang pelantikan tersebut bersama Wakil Ketua Pares Lord Wenda mengatakan pelantikan unsur pimpinan defenitif tersebut merupakan agenda terakhir pimpinan sementara.
  Pada sidang penutupan pembahasan dan penetapan APND 2025, Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujai meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran agar bekerja secara maksimal dalam rangka merealisasikan program kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBD 2025 sehingga penyelesaian program kegiatan tepat waktu dan tidak menjadi luncuran di tahun berikutnya.
Tapi juga, kata Agustinus, berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor : 200.1.1-359 tahun 2024. "Kami perlu sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa proses pendaftaran para calon anggota DPR Papua Selatan dilakukan melalui masing-masing Lembaga Masyarakat Adat (LMA) daerah pengangkatan,"ujarnya.
Ketua Timsel DPRK Jayawijaya Lekius Yikwa S.Pd, MSi Pemkab Jayawijaya sudah resmi membentuk timsel untuk melakukan seleksi terhadap Anggota DPRD dari jalur pengangkatan dimana untuk kuotanya yaitu 8 kursi, sehingga dari jumlah itu keterwakilan perempuan dua orang sementara laki -laki enam orang.
 Ketua DPRK Merauke Samuel Gumujai mengatakan, RAPBD Kabupaten Merauke tahun 2025 yang diajukan bupati untik dibahas dan ditetapkan di masa sidang ini terkesan terburu-buru dengan menyadari ditengah kesibukan bupati dan jajarannya maish menempatkan waktu untuk menyusun dan RAPBD 2025.
  Terkait hal itu Pemkot Jayapura telah melakukan rapat persiapan baik di internal eksekutif dan juga dengan lembaga legislatif. "Kita langsung rapat intern dulu kemarin, kemudian di hari ini bersama dengan pimpinan DPR sementara dan pimpinan DPR terpilih untuk kita persiapkan waktu berkaitan dengan pelantikan," katanya.
 Anggota Pansel DPRP Provinsi Papua Kordinator Wilayah Penggangkatan Keerom, Emma I Warpur menyampaikan bahwa dari hasil rapat pleno verifikasi dan validasi berkas peserta, untuk Kabupaten Keerom sebanyak 15 orang yang mendaftar dan 7 yang dinyatakan lolos pada tahap berikutnya.
  Namun begitu untuk sektor pendapatan, Badan Anggaran DPRK Merauke meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan beberapa potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan serta terkiat dengan keberadaan objek pajak dan retribusi yang dapat dimaksimalkan untuk peningkatan PAD harus segera di inventarisasi dan dikelola dengan baik.
Dirinya berharap wakil rakyat yang baru diambil sumpah/janji dan dilantik ini, bisa membawa semangat baru bersama dengan pemerintah daerah sebagai mitra untuk memajukan Kabupaten Puncak ke arah yang lebih baik lagi.
"Kalau DPRK jalur Otsus belum dilantik tentunya kita belum bisa membayar gajinya, karena itu dana itu baru disimpan untuk tahun depan sekira Rp 2 miliar lebih dan ini saya pikir jadi kendala kami,"ucapnya.
