DPRK

Hanya saja, Pemkot Jayapura dalam hal ini instansi terkait dinilai masih setengah hati dalam melaksanakan Perda ini, terbukti masih minimnya sosialisasi, termasuk eksekusi Perda  ini di tengah masyarakat. Dimana banyak masyarakat masih belum mengetahui terkait dengan Perda tersebut. 

Sekretaris DPRK Jayawijaya Nikson Wetipo, S,IP, M.Kp menyatakan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih tiba di Wamena maka akan dilakukukan serah terima jabatan di Kantor DPRK Jayawijaya dimana serat terima tersebut dilakukan dari PJ Buoati Jayawijaya  sebelumnya kepada bupati definitif yang disaksikan Anggota DPRK Jayawijaya.

  Menurut Mat sapaan akrab Ketua DPRK Kabupaten Sarmi itu, pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi yang sudah tertuang dalam Perda terkait pembangunan berbasis keberpihakan kepada wilayah adat, agar perusahaan yang ada di Kabupaten Sarmi bisa membuka industri Somel supaya bisa serap tenaga kerja lokal.

Menurut Ronius Yigibalom, kegiatan serah terima jabatan tersebut seharusnya dilaksanakan di Lanny Jaya bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lanny Jaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lanny Jaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lanny Jaya, dan masyarakat Lanny Jaya. 

Seorang pria kelahiran 15 Juli 1990 di Kampung Nangke, Distrik Pantai Timur Bagian Barat Sarmi itu saat ini menjabat sebagai Ketua DPRK Kabupaten Sarmi priode 2024-2029 dari partai Nasdem. Satu catatan menarik yang diciptakan adalah ia menjadi anggota DPRK termudah saat ini di Provinsi Papua.

Setelah hampir tiga  tahun lebih Kota Jayapura dipimpin oleh pelaksana tugas maupun penjabat Walikota, kini Kota Jayapura telah memiliki pemimpin definitif. Dengan adanya wali kota dan wakil wali kota definitif  dengan sejumlah kewenangannya saat ini, tentunya diharapkan ada kebijakan pembangunan bisa lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat di Kota Jayapura.

   Dewan kembali meminta Pemerintah Kota Jayapura harus mengambil langkah tegas untuk menindak para pedagang ini. Menurut Yusran Yunus,  para pedagang yang menjual di pinggir jalan tersebut sangat menganggu aktivitas lalulintas masyarakat lain serta tatanan kota jadi terlihat semerawut dan kotor. Sehingga membuat area jalan tersebut semakin sempit.

   Menurut Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan, pembatalan pertama yang rencananya akan dilakukan pada Bulan Oktober 2024 lalu, namun karena ada proses gugatan yang diajukan oleh beberapa anggota yang tidak lolos di PTUN Jayapura.

Ketua Komisi D DPRK Jayapura, Deli Lusyana Watak menyampaikan bahwa untuk mengurangi penyebaran dari penyakit itu pemerintah seharusnya bersinergi untuk rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dampak dari virus tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika sementara, Iwan Anwar pun menyoroti kondisi yang diakibatkan oleh Galian C tersebut. Iwan dalam kesempatan ini menyoroti Instruksi Bupati Mimika Nomor 5 Tahun 2021 tentang larangan melakukan penggalian material mineral bukan logam dan batuan (Galian C) di dalam kota Timika yang masih aktif beroperasi.