Ribka juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar percepatan pembangunan di tanah Papua bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. Dalam refleksi tersebut, ia menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menjalankan sejumlah kebijakan yang merupakan amanat dari revisi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
  "Kami meminta kepada pemerintah provinsi Papua untuk lebih memperhatikan segala kerusakan-kerusakan terhadap fasilitas yang ada di Ring Road terutama LPJU yang mana ketika pada malam hari penerangan di jalan itu sangat kurang Bahakan di beberapa titik sepanjang Ring Road gelap," ungkapnya.
Masyarakat Jayawijaya menilai kinerja Pansel DPRK Jayawijaya tidak profesional dalam proses perekutan DPRK Jayawijaya, oleh karena itu batalkan SK DPRK Tertanggal 22 maret 2025, oleh karena itu Pemkab Jayawijaya diminta ganti panitia seleksi yang baru dan netral.
Adapun proses pengangkatan DPRK Kabupaten Nduga telah melalui seluruh rangkaian proses dan tahapan, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Jonatan Oku mengatakan pihaknya berupaya menemui dan bertatap muka dengan Gubernur Apolo untuk menyampaikan keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pembangunan akses jalan, jaringan Listrik, dan telekomunikasi. Â
Adapun proses pengangkatan DPRK Kabupaten Nduga telah melalui seluruh rangkaian proses dan tahapan, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
  Bobby menyampaikan bahwa rapat kerja ini tujuannya untuk mengevaluasi program-program yang telah berjalan serta membahas rencana kerja tahun 2025. Menurutnya, sejumlah program prioritas harus tetap dijalankan meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
 Menurutnya pihak ketiga masih bertanggung jawab atas pembangunan itu. Namun terkait dengan durasi waktu politikus partai Golkar itu tidak menjelaskan lebih detail. Sementara untuk progres dari pembangunan itu Yuli mengaku belum dilakukan pengecekan lagi.
Eslie menyatakan bahwa anggota Pansel tersebut tidak menepati janjinya untuk membantu meloloskannya menjadi anggota DPR Papua melalui kursi pengangkatan. Adapun, kasus ini bermula saat proses seleksi DPR Papua dibuka. Dikatakan awalnya MO menghubunginya dan menjanjikan akan membantu Eslie lolos seleksi dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada anggota pansel tersebut.
  Ketua DPRK Jayapura, Theo Revelino B. Ajomi, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan situasi kamtibmas di Kota Jayapura tetap kondusif selama bulan puasa dan Idul Fitri. "Kami harap melalui rapat koordinasi ini, situasi Kamtibmas di Kota Jayapura selama bulan puasa hingga Ramadan bisa berjalan lancar," ujar Revelino kepada wartawan.
