Penyerahan dilakukan oleh Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, dalam Sidang Paripurna VII Masa Sidang II yang dihadiri unsur pimpinan DPRK dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka, S.PI, MSi menyatakan, sejak awal pungutan kargo bandara Wamena mulai diaktifkan, dirinya sudah memperingatkan Pemkab Jayawijaya untuk melihat kembali kebijakan tersebut sebab diketahui b
Ketua Komisi B DPRK Jayawijaya Yosep Lokobal, S.IP menyatakan untuk Disnakerindag ini merupakan panggilan ke tiga, sebab waktu dilakukan kunker menemukan beberapa masalah dilapangan, contoh yang viral itu adanya pedagang
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa dalam nota kesepahaman tersebut, platform anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun lebih mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp 1,
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya Agus Logo, S.IP menyatakan, setelah dilakukan sidang perubahan, pihaknya melihat ada beberapa dinas yang harus melakukan penyerapan besar terhadap anggaran pemerintah, seperti dinas pendidi
Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung menjelaskan, sampai dengan Agustus 2025, penyerapan APBD telah mencapai 57 persen. "Diharapkan sampai dengan akhir Oktober ini penyerapannya sudah diangkat 80 persen," katany
Dalam Sidang Penetapan Raperda APBD Perubahan Tahun 2025, 4 Fraksi yang menlak ini antara lain Fransi Perindo, Fraksi PDIP, Fraksi Garuda dan Fraksi Gabungan Baliem, sementara 3 Fraksi yang menerima antara lain Fraksi De
Ketua II DPRK Kabupaten Yalimo Edy Peyon dalam keterangan persnya mengatakan bahwa pihaknya bersama tim turun dan ikut melihat secara langsung pembersihan puing – puing bangunan kios, ruko, toko dan rumah tempat tinggal
Ketua II DPRK Kabupaten Yalimo Edy Peyon dalam keterangan persnya mengatakan bahwa pihaknya bersama tim turun dan ikut melihat secara langsung pembersihan puing – puing bangunan kios, ruko, toko dan rumah tempat tinggal
Bupati Yoseph Bladib Gebze menyebut APBD merupakan instrument utama kebijakan fiscal daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam melak
