Menurut Barend, kehadiran Tim Terpadu ini menjadi salah satu program unggulan Pemkot Jayapura dalam memperkuat pengawasan dan menjaga ketertiban di wilayah kota. Dalam beberapa waktu terakhir, Tim ini mengungkap dugaan p
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka, S.Pi, M.Si menyatakan penempatan personil di pintu masuk menuju Kota Wamena untuk kendaraan yang masuk dari Jayapura, dinilai cukup baik, namun razia ini harus dilakukan sesering mungkin
‘’Kalau kami dari dewan melihat bahwa aksi pemalangan itu terjadi karena pemerintah kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat kususnya yang akan terdampak program itu. Seharusnya sebelum program itu dilaksanakan, p
Menurutnya, kondisi keamanan di rumah dinas pejabat maupun di lingkungan Kantor DPRK Mimika sudah sangat memprihatinkan. Karena itu, kata Primus perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pengamanan
Ferdinand Hanuebi namanya, dikenal sangat mengayomi, karena sebelumnya punya pengalaman 6 tahun sebagai kepala Kampung Nafri. Meski cenderung pendiam atau tidak banyak ngomong, namun Pak Ferdinand orangnya tegas. Ia terl
Oleh karena itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak meminta kepada masyarakat, terutama kalangan generasi muda atau milenial, agar merayakan pergantian tahun 2025 nanti, dengan
Menurut Barto sapaan akrab politisi Muda Port Numbay itu, bahwa instruksi wali kota tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pengawasan intensif di lapangan, khususnya melalui patroli terpadu tim keamanan, baik
Program tersebut kata Hanuebi masih dalam tahap proses pengusulan dan perancangan, berharap mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.
Pares menyebut, optimalisasi pengelolaan parkir dan objek wisata sangat penting untuk mendongkrak PAD Kota Jayapura. Pasalnya, target PAD yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Pa
Sebagai informasi dilantiknya Hanuebi menjadi wakil ketua III DPR Kota Jayapura menjadi langkah penting dalam mendorong inklusivitas dan keterwakilan masyarakat adat di lembaga legislatif, khususnya dari 10 Kampung adat
