Di mana masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura itu akan berakhir pada tanggal 12 Desember 2022 . Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi kepada media ini di ruang kerjanya, Rabu (2/11).
‘’Kami dari DPRD sangat mendukung rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap anak pecandu lem aibon tersebut. Karena anak-anak peyandang sosial dan pecandu lem selama ini menjadi salah satu konsen kita,’’ kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Merauke, Laode Kana saat ditemui media ini di ruangannya, Selasa, (25/10).
Baik eksekutif maupun legislative nampaknya belum menemukan kata sepakat dari isi dokumen APBD perubahan itu sendiri. Dari situasi ini besar kemungkinan sidang APBD perubahan tidak akan dilakukan dan langsung diputuskan lewat Peraturan Kepala Daerah atau Perkada.
‘’Ini juga harus kita titip ke Komisi V DPR RI. Ternyata lampu dari runway Bandara Mopah Merauke ini banyak yang mati. Sehingga membahayakan pendaratan malam atau cuaca buruk,’’ kata Lodewijk Frederich Paulus.
‘’Untuk agenda dewan selanjutnya adalah melakukan pembahasan Rancangan APBD 2023. Kami sudah ingatkan Pemerintah Daerah untuk segera menyiapkan RAPBD 2023. Kita tunggu saja, kapan dilaksanakan dan dieksekusi untuk disidangkan,’’ kata Wakil Ketua I DPRD Merauke, Hj. Almaratus Solikah, S.HI, saat ditemui di Kantor DPRD Merauke, Selasa (11/10) .
Tak banyak yang mengetahui apa saja yang sudah diperjuangkan oleh DPR termasuk apa saja produk hukum dan kegiatan yang dilakukan selama ini. Bahkan sangking “jauh” nya dengan masyarakat ternyata ada juga yang tidak mengenal siapa saja wakilnya.
‘’Kami dari DPRD Merauke sangat mendukung jika pemerintah pusat mempertimbangkan untuk mengangkat Sekda Provinsi Papua Selatan adalah anak asli Papua dari Selatan Papua,’’ kata Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina, saat dihubungi lewat telepon selulernya, Senin (10/10).
Selain menerima dan menyetujui APBD Perubahan 2022, DPRD Merauke juga menerima dan menyetujui Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Merauke Tahun 2021, Raperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dan 2 Raperda Non APBD yakni tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Papua.
Dari data yang berhasil dihimpun media ini PDI Perjuangan (PDI-P) dan PERINDO yang bergabung dalam Fraksi Perjuangan Suara Rakyat merekomendasikan Cyfrianus Yustus Mambay S.Pd. M.Si, Erni Renny Tania, SIP dan William R. Manderi SIP. M.Si.
“Pada masa sidang III tahun 2022 ini akan ada dua hal yang akan kita bahas,” ungkap Klemens Hamo dalam pidato pengantarnya di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (12/9).
