DPRD

Kepada awak media, Benjamin Latumahina mengungkapkan bahwa rapat yang digelar ini terkait rencana paripurna Komisi II DPR RI tentang rancangan undang-undang persetujuan, apakah Rancangan UU diteruskan atau tidak sehubungan dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan.

‘’Kita sudah ajukan ke pimpinan dewan untuk dilakukan rapat dengar pendapatan dengan dinas  pendidikan, tapi tidak punya arti nanti kalau ternyata ada perombakan di sana.

DPRD Merauke membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan APBD dan Kinerja Tahun 2021 lalu. Sehubungan dengan itu, Pansus B yang menangani permintaan tersebut meminta sejumlah OPD untuk melakukan klarifikasi, sejauh mana OPD yang bersangkutan sudah melaporkan temuan BPK tersebut, Jumat (28/1).

‘’Sekitar  90 persen  kampung tersebut dihuni OAP. Kalau jalan-jalan eks transmigrasi selama ini   mendapat perhatian,  maka kita juga memberikan perhatian yang sama kepada warga kita yang ada di wilayah pesisir pantai tersebut,’’ tandas  Cosmas Jem, kepada media ini di ruang kerjanya, Rabu (25/1).  

Ketua Komisi C DPRD Merauke, Cosmas Jem menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke  dalam hal ini, Bupati Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT, karena sebagian dari pokok pikiran (Pokir) dewan telah diakomodir dalam APBD 2022.

  Politisi Partai Golkar itu mempertanyakan peran kepolisian selaku penegak hukum terkait dengan praktik judi togel dan sabung ayam serta peredaran minuman keras di Kabupaten Jayapura belakangan ini.

Gedung Kantor DPRD Merauke mulai tahun ini akan dibongkar untuk pembangunan gedung kantor yang lebih presentatif. Terkait dengan pembongkaran itu, maka gedung yang ada sekarang ini akan dikosongkan terlebih dahulu.

Ketua  DPRD Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina saat dihubungi media ini menjelaskan, setelah APBD 2022  tersebut disetujui oleh DPRD Merauke, selanjutnya dikonsultasikan dengan pemerintah atasan dalam hal  ini Gubernur Papua di Jayapura. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya akhirnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 mencapai Rp. 1.505.340.168.540, pendapatan ini masih dinominasi oleh transfer pendapatan sebesar 97 persen, dana lain –lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 2 persen.

Ketua DPRD Jayawijaya, Mathias Tabuni  menyatakan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan, salah satu tugas anggota DPRD adalah membuat peraturan daerah. Terkait hal itu,  pihaknya telah memprakarsai pembentukan peraturan daerah Perlindungan Terhadap Anak yang Hidup di Jalan dan hal ini sangat didukung fraksi –fraksi dewan.