Sosialisasi ini dilakukan agar penurunan angka stunting senantiasa dapat dicapai sesuai yang ditargetkan dan peserta sosialisasi juga bukan hanya memiliki pemahaman baru terkait stunting.
”Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini,” kata Yanuar seperti dilansir dari Antara, Senin (24/4).
Tokoh politik yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Jayapura, Wagus Hidayat, menyoroti kinerja DPRD kabupaten Jayapura yang menurutnya sangat lemah dalam membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di Kabupaten Jayapura.
"Harapan kita kepada seluruh pemilik hak ulayat, ketika pembangunan sedang berjalan mohon didukung dan kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan hak ulayat, tolong dibicarakan dengan baik," kata Klemens Hamo, Jumat (25/11).
Dia mengatakan, hal itu diketahui setelah pihaknya mendapatkan informasi bahwa sementara ini jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura sudah mencapai lebih dari 200.000 jiwa dari sebelumnya sebanyak 171.000 lebih jiwa.
Dikutip dari kantor Berita Antara, Rifqi menjelaskan, salah satu norma yang harus diubah adalah terkait jumlah daerah pemilihan (dapil), setelah bertambahnya tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pemerintah terus berupaya menyediakan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah terluar dan sulit dijangkau oleh akses jaringan listrik PLN.
