Menurutnya pihak ketiga masih bertanggung jawab atas pembangunan itu. Namun terkait dengan durasi waktu politikus partai Golkar itu tidak menjelaskan lebih detail. Sementara untuk progres dari pembangunan itu Yuli mengaku belum dilakukan pengecekan lagi.
"Saya dan saudara Paskalis Imadawa berkomitmen mewujudkan cita-cita mulia yang tertuang dalam visi kami yaitu terwujudnya masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera dan pemerintah yang aspiratif dan partisipatif,"kata gubernur Apolo Safanpo.
Bahkan banyak pihak telah mendesak untuk segera dibuka lantaran sangat merugikan masyarakat banyak namun tetap tidak dibuka. Pihak yang memalang mengklaim memiliki dokumen yang asli dan sah terkait kepemilikan lahan tersebut. Namun Pemkot juga mengklaim memiliki sertipikat kepemilikan.
Yusak mengatakan, wacana Pemilihan kepala daerah secara langsung pernah dilakukan, dan keluarlah undang-undang pada waktu itu dan kemudian ditolak oleh masyarakat. Sehingga undang-undang itu tidak bisa diberlakukan. Pilkada langsung mulai dilakukan sejak 2004, dengan undang-undang pemerintahan daerah yang baru Nomor 32 Tahun 2004.
‘’Jumlah yang dikeluarkan paslon tidak sedikit. Mulai dari miliaran, puluhan sampai ratusan miliar. Apalagi kalau wilayahnya cukup luas dengan transportasi yang cukup sulit. Biayanya pasti lebh besar,’’ katanya.Dikatakan, sistem pemilihan umum sekrang dengan melakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat adalah untuk mendapatkan calon pemimpin yang berkualitas dengan biaya yang lebih murah.
"Kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan dan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Johanna, Estella Raquel dapat disetujui," tanya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin sidang paripurna.
Pelantikan ini dilakukan di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun pelantikan tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara RI. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945," ucap Syarifuddin diikuti para anggota dewa.
Kalaupun ada persoalan etik ataupun masalah di internal partai, bisa dibahas kemudian di level mahkamah partai. Hasil dari mahkamah partai baru digunakan sebagai dasar untuk memproses di masa mendatang. Jika tidak menggunakan sistem yang terukur, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.
