Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Jayawijaya, Narson Wetipo, ST,h mengakui jika Program ini menetapkan alokasi 30% dari masing-masing dana kampung untuk menjadi modal awal yang akan mendongkrak
Nantinya kegiatan ini juga akan di terapkan kepada seluruh pemerintah kampung yang ada di Negeri Tapal Batas, Keerom. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Daud menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan
Makzi juga meminta agar seluruh pekerjaan yang direalisasikan harus disertai laporan pertanggungjawaban yang akurat dan seluruh kewajiban pajak dituntaskan. Laporan Dana Kampung harus disertai pertanggungjawaban yang aku
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika, Bram Kateyau menerangkan, hal ini sudah disampaikan kepada Bupati Mimika Johannes Rettob dan akan melakukan evaluasi.
 Menurutnya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menata penyelenggaraan Pemkam diantaranya, struktur organisasi, perencanaan juga pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat.
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin formulasikan Peraturan Bupati dala mengakomodir kebijakan Inpres 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta terkait recofusing dan sebagainya.
Menurutnya, untuk tahap pertama program ini ada di 52 Kampung sedangkan untuk saat ini yang tahap ke dua di 42 kampung, dimana bantuan itu sudah disalurkan, sehingga untuk hasil monev ini pertama di distrik Walelagama itu pengembangan madu, dan di distrik wesaput pengembangan ternak wam (babi).
Lanjutnya, jika ada pemangkasan anggaran atau penyesuaian anggaran, maka pihaknya akan melakukan rasionalisasi, bahkan pihaknya siap mendampingi kampung-kampung untuk melakukan perencanaan program kedepannya.
 "Dengan predikat terbaik dalam penyaluran, artinya Kabupaten Jayapura menyalurkan dana desa tahun 2024, secara periodik, tahapannya begitu cepat dari kabupaten lainnya, tentunya predikat ini harus diimbangi dengan hasil dan kinerja, dari pengelolaan dana desa, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Menurut Elisa, pihaknya telah melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan penguatan kapasitas bagi pelaku Badan usaha milik kampung (BUMKam) dan juga bantuan usaha bagi orang asli Papua (OAP).
