Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia John Wempi Watipo di Merauke kepada media ini mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui PUPR untuk 4 DOB tersebut sebesar Rp 11,3 triliun di tahun 2022.
Pencanangan pekan imunisasi nasional (PIN) Polio tingkat Provinsi Papua telah dilakukan di Kampung Syoribu, Distrik Poiru, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu (25/5) lalu. Setelah itu, disusul pada 27 Mei kemarin, beberapa kabupaten/kota di wilayah Papua melakukan PIN polio kepada anak usia 0 bulan hingga 7 tahun.
Ahmad Doli hadir memberikan pidato kembangsaan dengan tema "Merawat Harmonisasi Kebhinekaan di Tanah Papua Menuju Indonesia Emas". Dikatakan silahturahmi tersebut sangat pentung dilakukan. Terutama menjelang ivent politik. Karena secara terselubung acara tersebut mengkampanyekan pemilu damai di Provinsi Papua.
‘’Jadi yang menilai itu bukan saya. Tapi Komisi II DPR RI. Kalau saya hanya mendampingi Komisi II. Tapi kritikan, saran, masukan bukan hanya DOB tapi termasuk Kemendagri. Karena pasukan tempur yang dilapangan ini kita yang tugaskan,’’ katanya.
Hanya saja, lanjut Politisi Partai Golkar ini, bahwa sampai saat ini Pemerintah Pusat masih melakukan moratorium pemekaran atau masih menutup kran pemekaran tersebut. Sebab, lanjut dia, untuk memekarkan sebuah DOB membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Peninjauan lokasi pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, dalam arahannya di rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Papua, yang diselenggarakan di Hotel Aston, Jayapura, Rabu (29/5) kemarin.
Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia menyatakan kedatangannya untuk melakukan monitoring dan kemudian melakukan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di 4 Provinsi baru ini, dimana yang sudah dilakukan sejak awal adalah Papua barat daya, Papua Tengah dan saat ini di Papua pegunungan, serta hari berikutnya di Papua Selatan.
Wapres sebagaimana keterangan dari Biro Pers Sekretariat Wapres mengingatkan bahwa kehadiran BP3OKP sebagai komitmen pemerintah dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Papua.
Rektor Yapis Dr.H.Muhdi B.Hi.Ibrahim, SE.,MM, dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Rektor l, DR. Abdul Rasyid, S.Pd., SE., M.Si. mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi jasa kontruksi selama ini sudah terjawab.
