Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, Jefri Deda menjelaskan, saat ini pihaknya masih membutuhkan tambahan truk pengangkut sampah untuk mengatasi tumpukan sampah di wilayah Kota Timika.
Warga bingung dan mengaku hal ini baru terjadi. "Kemarin tidak begini, ini baru saja. Baru pagi ini," kata Yogi salah satu pegawai restoran di lokasi Holtekamp. Cenderawasih Pos sempat mendatangi bibir pantai dan ternyat
Jefri menjelaskan, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan volume sampah yang signifikan di wilayah kota Kabupaten Mimika. Hal ini tidak sebanding dengan armada pengangkut sampah yang kini dimiliki oleh DLH Kabupaten Mim
Kepala dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jayawijaya Amos Asso, SH menjelaskan hal ini dilakukan berdasarkan Perda nomor 8 Tahun 2023, terkait dengan pengelolaan sampah dan juga sekaligus untuk mendukung program 100 hari kerja
Perlu diketahui bahwa sebelumnya KLH menjatuhkan sanksi administrasi kepada DLH Kabupaten Mimika dikarenakan belum melakukan perubahan sistem pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari open damping menjadi sanitary landfill
Menurutnya, beberapa apotek juga diduga membuang sampah medis bersama dengan sampah domestik, sesuatu yang sangat dilarang dalam aturan pengelolaan lingkungan. Ia menegaskan bahwa tindakan seperti ini dapat dikenakan san
 Meski demikian, ia mengakui bahwa persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi tantangan tersendiri, mengingat regulasi dari pemerintah pusat yang tidak memperbolehkan keberadaan TPA pendamping. TPA kini harus dikel
 Pemenuhan kebutuhan armada sampah, menurut Yuli Rahman patut dipertimbangkan oleh Pemkot Jayapura untuk menjadi program prioritas di tahun anggaran 2025 ini . Sebab pelayanan transportasi sampah dari Tempat Pembuangan
Namun, pengambilan air di wilayah itu dinilai sudah sangat berlebihan. Bahkan, terutama di wilayah Sp3, hampir setiap harinya menjadi sasaran pengambilan air dalam jumlah yang banyak oleh ruk pengangkut air.Â
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Amos Asso mengakui sesuai dengan keputusan kementrian Dalam Negeri dan Mentri Keuangan seluruh Indonesia dan khususnya di Jayawijaya agar pegawai Non ASN semuanya diberh
