Dikatakan, belakangan ini ODGJ di Kota Jayapura cukup berkembang. Hal ini disebabkan karena faktor kondisi sosial, yang sulit. Selain itu, pihaknya juga ada kesulitan untuk melakukan pendataan by name by address terhadap para ODGJ ini, karena minimnya data-data kependudukan dari para ODGJ itu.
 Dikatakan kelompok perajin ini merupakan alumni pernah mendapat pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPKS Jayapura, bulan maret lalu di BBPPKS Jayapura. Disana perajin ini dilatih membuat souvenir yang terbuat dari tanah liat. Selama 14 hari pelatihan, kelompok pengrajin ini dipandu oleh instruktur yang dihadirlan oleh BBPPKS Jayapura.
 Ia mengharapkan edukasi yang telah dilakukan itu bisa berguna, dan bermanfaat serta bisa memberikan pemahaman terhadap anak-anak yang beresiko dengan hukum khususnya di sekolah. Kegiatan ini sangat penting bagi anak berusia masih produktif, khususnya pelajar SMP.
"Dengan DTKS ini data yang diusulkan masyarakat mulai dari masyarakat, RT dan RW dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kelurahan untuk selanjutnya diusulkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial," jelasnya.
"Dengan DTKS ini data yang diusulkan masyarakat mulai dari masyarakat, RT dan RW dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kelurahan untuk selanjutnya diusulkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial," jelasnya.
Untuk itu, Arry berharap Pemkab Jayapura bisa membangun rumah aman bagi anak terlantar di Kabupaten Jayapura dengan memberikan dukungan dana pembangunan minimal Rp 700 juta.
  Kepala Seksi Penanganan Tindak Kekerasan Dinas Sosial Kota Jayapura, Flavius Josephus, S. Th menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut membahas terkait masa depan dari ABH setelah menyelesaikan hukumannya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, Nickolas Itlay, S,STP, MSi menyakatankegiatan pelayanan penyaluran bantuan miskin ekstrim untuk tahun 2023 ada 15 Distrik, terjadi keteralmbatan pembayaran karenater kendala dari teman –taman bank sebab penerima manfaat dari bantuan ini mencapai 7000 orang.
 Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jayapura, Itje Hamadi menyampaikan rapat tersebut bertujuan untuk bagaimana keseriusan pemerintah dalam menangani ODGJ yang di jalan-jalan.
masyarakat minta pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Jayawijaya dan pihak terkait lainnya segerah memperbaiki data penerima bantuan social (Bansos) Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Jayawijaya, karena data yang dirilis Dinsos banyak yang tidak sesuai.
