Disini Polisi juga memastikan akan memberikan rasa aman bagi warga di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura sehingga meminta warga tetap melakukan aktifitas seperti biasa dan tidak ikut - ikutan dalam aksi tersebut.
  Massa yang dipimpin oleh Mute selaku koordinator Asosiasi Driver Maxim Kota Jayapura, dan Herman koordinator Maxim kabupaten Jayapura melakukan orasi di depan kantor DPRP. Dalam orasinya, Mute menyatakan bahwa tujuan aksi ini adalah untuk meminta kejelasan atas nasib mereka sebagai driver Maxim di provinsi Papua terutama Kota Jayapura.
"Beberapa kali kami melakukan audiensi terhadap pimpinan lembaga, namun pimpinan lembaga mereka tidak melihat aspirasi kami. Mereka sudah terima namun tidak sesuai dengan permintaan kami," kata Enes Dapla koordinator aksi, kepada Cenderawasih Pos
Perkara yang disinggung adalah terkait dana hibah tahun 2022 untuk pembangunan salah satu gereja di Waren, Waropen sebagaimana sebelumnya disuarakan oleh salah satu LSM di Papua. Massa berjumlah 50 orang ini datang dengan membawa sejumlah spanduk.
 Septianus minta jangan sampai peternak tidak mendapatkan hasil sementara perusahan memperoleh keuntungan. Karena yang didapatkan di lapangan, kata Septianus, pakan yang dimasukan perusahan terlalu banyak, sehingga bibit ayam yang masuk banyak yang mati.
Berdasarkan peraturan PKPU No. 3 tahun 2014 dan PKPU No. 3 tahun 2022 maka jadwal pendaftaran yang dikeluarkan oleh komisionr selama 5 hari terhitung tanggal 8 - 12 mei 2024 sangat tidak cukup untuk menyiapkan persyaratan atau dokumen dan penginputan persyaratan, selain itu juga di wamena jaringan internet tidak memadai untuk men upload dokumen.
Aksi ini dilakukan dalam rangka menuntut bendahara TKBM diganti lantaran diduga belum membayar upah kerja para TKBM dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Pomako, Farid Sijianto mengaku belum mengetahui pasti berapa besar upah yang dituntut anggota TKBM.
Ketua Forum Pembangunan Peduli Kesehatan Papua Pegunugan Benyamin Lagoan S, Kep mempertanyakan dalam pelantikan 15 pimpinan pratama di lingkungan Pemprov Papua Pegunugan tak ada kepala Dinas Kesehatan yang dilantik, padahal dalam lelang jabatan tersebut ada 16 OPD yang mengikuti termasuk dinas Kesehatan.
Selain itu aneksasi 1 Mei 1963 dilakukan tanpa pernah meminta keterlibatan dan persetujuan rakyat dan pemimpin bangsa Papua. Namun pemerintah Indonesia mengurus administrasi dan mulai menempatkan pasukan- pasukan meliternya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua.
  Maria Tegai, perwakilan perempuan dalam demo Forum ASN Provinsi Papua, di hadapan wartawan, dirinya menyampaikan kekesalannya terhadap kepemimpinan Pj Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Papua.
