DANA

Baik dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 55 Miliar maupun dana untùk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura Rp 20 miliar maupun untuk pihak keamanan TNI/Polri.

Musrenbang yang digelar jajarn Pemkot Jayapura  ini telah merumuskan sekitar 1916 kegiatan. Dimana untuk membiayai ribuan kegiatan ini, Pemkot Jayapura mmbutuhkan anggaran sebesar 1,9 triliun lebih.

Naiknya dana Otsus tersebut dikarenakan Pemkab Jayapura melalui OPD yang mengelola dana Otsus melakukannya dengan baik,  sehingga sebagai bentuk apresiasi dan dukung pemerintah pusat ke Pemkab Jayapura tahun ini dana Otsus dinaikkan .

Kedua Terdakwa tersebut adalah pertama pengelola dana hibah dari Pemkab Mappi lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi bernama Liberata Setitit dan Pengelola Yayasan Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke Titus Tambaip.

Namun, tidak jarang THR cepat habis begitu saja tanpa disadari. Hal ini bisa terjadi karena tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang.

Dia menyampaikan Presiden Jokowi memang memberikan arahan supaya APBN 2025 dirancang untuk mengantisipasi program-program pemerintahan yang baru nanti. Termasuk untuk program makan siang gratis bagi para siswa. Tetapi Ma’ruf menegaskan belum diputuskan apakah program unggulan Capres Prabowo itu apakah menggunakan dana BOS atau anggaran pendidikan lainnya.

Ditemui media ini disela-sela mengikuti pembekalan terkait dengan Dapodik, Ringland Simanjuntak mengaku bahwa program makan siang gratis bagi siswa siswi tersebut sebenarnya bagus. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang terkait dengan masalah sumber pembiayaan.   

Pasca menguatnya prediksi, pasangan nomor urut dua Prabowo-Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hitung cepat. Janji kampanye makan siang gratis yang ditawarkan pasangan ini, untuk sekolah dan pesantren, kini mulai menjadi bahasan. Mungkinkan janji kampanye ini direalisasikan nantinya?

"Di tahun 2022 untuk Silpa dana Otsus kecil, penetapan APBD 2023 tepat waktu termasuk penetapan APBD 2024 walaupun penyerahan DPA 2024 baru saja diserahkan. Hal ini karena ada pengimputan perubahan atau perbaikan karena harus ada aplikasi yang disesuaikan dan diikuti, namun penetapan APBD sudah tepat waktu,’’ungkap Parson.

Lodik mengaku, pada bulan Desember KPU Kabupaten Jayapura harusnya sudah bisa mencarikan Rp 4 miliar,  namun Bank Papua dalam sistim pengimputannya sudah tidak bisa, karena waktu sudah terlambat akhirnya tidak bisa dicairkan yang Rp 4 miliar.