DANA

  Kepala Bappeda Kota Jayapura melalui sekretarisnya, Etty Asmuruf  melaporkan  mengatakan  perkembangan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Jayapura saat ini. Dimana,  total anggaran belanja langsung kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp.884 miliar lebih.

Walaupun dana Otsus tahun ini turun,  namun pihaknya tetap mengelola dengan baik  untuk 2 bidang di dinasnya yakni bidang koperasi dan UMKM.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika, Yan Slamet Purba mengatakan, penyaluran bantuan ini telah dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 40 persen di tahun 2023 lalu dan tahap kedua telah dilaksanakan dalam tahun ini dengan nilai sebesar 60 persen. 

Komisioner KPU Jayawijaya Devisi Teknis Pelaksanaan Yoel Logo menyatakan saat ini KPU Jayawijaya sedang menjalankan tahapan Pemilukada dengan keadaan pincang, karena setiap tahapan yang dilakukan saat ini, seperti sosialisasi saat ini saja menggunakan anggaran dari KPU Provinsi Papua Pegunungan.

Kata Richard, bantuan ini akan diberikan secera bertahap. Setelah tahap pertama diberikan, untuk tahap kedua pengelola rumah ibadah harus menyampaikan terlebih dahulu laporan pertanggungjawaban sesuai dengan progres pekerjaan.

Elisa menjelaskan, ADK tahun ini sebesar Rp 74 miliar. Ada kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya Rp 70 miliar. Naiknya ADK tahun ini juga dikarenakan ada peningkatan naiknya DAU pada APBD TA 2024 sehingga jika DAU naik, maka 10 persen dinaikkan juga di ADK,  termasuk ada penambahan dari pajak bagi hasil.

Kepala Disparbudpora Kabupaten Mimika, Jacob Jopi Toisuta mengatakan, untuk lokasinya dibangun di Distrik Mimika Timur (Mapurujaya), Distrik Wania dan Distrik Kwamki Narama. 

“Untuk 9 kabupaten/kota di Papua sebagian besar belum semuanya mencairkan dana hibah Pilkada untuk KPU, bahkan ada yang belum memberikan dana hibah Pilkada sama sekali,” kata Steve.

    Dikatakan Max, dengan besarnya anggaran yang turun ke kampung, maka harus berdampak kepada masyarakat dan membawa perubahan sesuai dengan potensi potensi yang ada di kampung masing masing. “Baik itu potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya,” kata Max.

   Menurutnya, baik dan  buruknya pengelolaan dana kampung di masing-masing kampung tidak terlepas dari peran aparatur Pemerintah kampungnya, terutama kepala kampung. Termasuk masyarakat di kampung  yang mendukung setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kampung itu.