Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih, Yakobus Richard, mengatakan publik berhak mengetahui secara rinci penggunaan dana cadangan, terutama yang berkaitan dengan pel
Dana cadangan atau yang dulu disebut dana abadi Pemprov Papua terus berkurang. Dana yang dulu sempat terkumpul sampai Rp 1,6 triliun itu kini hanya tersisa Rp 134 miliar. Pemerintah Provinsi Papua sendiri mengusulkan pencabutan Peraturan Da
Misi mereka satu, yakni mengumpulkan rupiah demi membangun kembali Gereja Katolik Stasi Santa Fransiskus Xaverius Poumako di Distrik Mimika Timur, yang hangus terbakar pada Rabu, 27 Mei lalu. Koordinator aksi yang juga Ketua Pemuda Muslim M
Pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua telah membangun fasilitas pengolahan air bersih yang berlokasi di tepi danau Sentani, tepatnya di batas kota, Waena, Distrik Heram. Fasilitas ini diketahui telah
Bahkan, DPR Kota Jayapura dari perwakilan adat berencana akan melakukan monitoring di setiap kampung. Tak dijelaskan secara detail, pimpinan DPR dari kursi adat itu akan melakukan pengawasan. Namun yang pasti ini adalah
Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura Ferdinand Hanuebi menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat berencana akan melakukan pemantauan secara langsung bukti dari hasil penyaluran dana kampung dari pemerintah di setiap kam
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengungkapkan, penataan perumahan Kawasan kumuh dan stimulus perumahan swadaya tersebut merupakan program bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementrian Perumahan Rakyat dan Permuki
Purbaya menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan yang mulai mengetat. Indikasinya terlihat dari kenaikan imbal hasil (yield) surat utang yang dinilai sebagai sinyal berkurangnya dana di
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pengawas pemilu atas penggunaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan PSU.
Sejumlah pihak menyebut kondisi ini terjadi karena adanya dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan tata kelola pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.
Denny menegaskan, proses hukum tetap berjalan sebagai bentuk pembelajaran sekaligus untuk memulihkan nama baiknya. "Saya pada prinsipnya memaafkan. Tadi juga saya bilang, kita memaafkan. Tapi proses-proses yang sudah kit
Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Jansen Monim, didampingi Ketua Fraksi Gabungan Keadilan Pembangunan H. Junaedi Rahim, Ketua Fraksi NasDem Dwita Handayani, Ketua Fraksi PDIP Tulus Sianipar, Wakil Ketua Fraksi Gabungan Gera
Artinya, aparatur negara mulai “menabung” untuk pensiun mereka sendiri melalui iuran yang dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian, dana pensiunan bukan lagi bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne
Bupati Mimika Johannes Rettob pun menepis isu miring tentang pengelolaan dana divestasi saham PTFI tersebut yang dikelola oleh PT Mimika Abadi Sejahtera. Dia menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa PT MAS turut
Menanggapi itu, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebutkan bahwa, pernyataan ini penting sebagai peringatan politik, namun perlu ditempatkan s
Menanggapi terkait dengan itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih, Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, BA, MS menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan bukti bawah hukum mas
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) John Tabo, SE, M.B.A mengakui jika bantuan tersebut dialokasikan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Pegunungan sebagai bagian dari program peningkat
Kegiatan safari gereja ini dilakukan usai Bupati Mote melaksanakan ibadah pagi di Gereja Katolik Stasi Santo Paulus, Batu Zaman. Dalam kunjungannya, Bupati menyerahkan bantuan signifikan kepada beberapa jemaat, termasuk
“Berdasarkan keterangan pihak terkait untuk anggaran DAK penugasan bidang jalan sub bidang jalan - tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi sudah dialokasikan dananya, dan telah disalurkan la
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu menjawab pertanyaan media ini menjelaskan sebagai DOB baru, tahun 2026 merupakan tahun yang berat bagi kepala daerah dalam mewujudkan visi misinya.
Adapun titik yang menjadi tempat Pengalangan dari mahasiswa yakni di Pertigaan Lampu Merah Abepura. Aksi dipimpin oleh Iyalek Gwijangge (Koorlap) dan diikuti sekitar 30 orang.
Dari pantauan Cenderawasih Pos aksi mulai pu
Plt Direktur RSUD Jayapura, dr. Aaron Rumainum menyebut, pihaknya sudah bersurat ke Kementrian terkait untuk perbaikan gedung dan bantuan lainnya untuk menunjang rumah sakit tersebut.
‘’Sampai sekarang, uang kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi yang kita tangani tahun 2025 yang berhasil dikembalikan sekitar Rp 912 juta,’’ kata Kajari Merauke Sulta D. Sihotang, SH, MH, didampingi Kasi Int
Asisten I Setda Kabupaten Jayawijaya Tinggal Wusono menekankan, sebenarnya dana desa sudah ada dalam rekening dari setiap kampung, namun agar penggunaannya lebih efekttif pemerintah serahkan kepada mereka secara simbolis
Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp
Data ini merupakan data terbaru berdasarkan laporan dari Bank Papua per 22 Oktober 2025 yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Purbaya Yudhi Sadewa. Adapun jumlah dana yang Kabupaten Mimika y
Bupati Markus menyebutkan bahwa menurut “pejabat Kemendagri” saat menyampaikan kondisi APBD Biak Numfor, dari seluruh kabupaten/kota di Papua, Biak menempati posisi tertinggi dalam nilai transfer pusat.
Menurut Agus, peningkatan dana transfer ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Rp 1.2 miliar, pengelolaan E-government digitalisasi produk UMKM dan Literasi Digital sebesar Rp 300 juta, dan penguatan signal starlink Rp 1,5 miliar, sementar
Ia menyebut, salah satu kendala yang selama ini dihadapi adalah keterlambatan dalam proses realisasi anggaran. Hal ini menyebabkan pembangunan tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, ia mendorong agar realisasi anggaran
“Uang ini (Rp10 miliar) dari salah satu saksi dalam perkara PON Papua Tahun 2021 dengan inisial YW,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Nikolaus Nilla Mahuse, menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, dalam keter
“Ini tidak kita harapkan, tetapi kondisi fiskal nasional saat ini menunjukkan tren penurunan yang bisa terus terjadi. Ini memengaruhi kemampuan kita dalam menjalankan program pembangunan di daerah,” tegas Jumriati.
"Hal ini penting agar aktivitas dan kegiatan setiap ormas dapat dipantau dan diawasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, keberadaan ormas benar-benar memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan tidak ke
"Hal ini penting agar aktivitas dan kegiatan setiap ormas dapat dipantau dan diawasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, keberadaan ormas benar-benar memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan tidak ke
Untuk itu, perlunya pengawasan terhadap pemerintah kampung untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan atau transparansi akuntabel yang berorientasi pada keseja
Yunus Wonda sendiri namanya kerap disebut oleh beberapa saksi dalam persidangan. Ia merupakan Ketua Harian PB PON XX Papua saat itu sedangkan Kenius menjabat sebagai Ketua KONI Papua. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus,
Asisten I Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata kelola desa/kampung yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Menurut Tan Wie Long, dengan telah disiapkannya dana dari APBD, para penyelenggara diharapkan bekerja secara profesional agar seluruh tahapan PSU dapat berjalan lancar dan akuntabel.
Saat ini, proses pemberkasan tengah berlangsung. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi berkas dan monitoring. “Biasanya kami lakukan monitoring langsung sampai di Jayapura. Sementara yang lainnya, hanya dilakukan melalu
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa menyebut pembukaan keran dana pusat itu tidak terlau berdampak atau berpengaruh pada Provinsi Papua. Sebab menurut Kapisa, itu hanya pada beb
“Kita bisa sisir dan itu bisa untuk pembiayaan PSU. Berpengaruh sudah pasti, namun sejauh mana pengaruhnya itulah yang kita minimalisir. Sehingga roda pemerintahan dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi bisa meningkat
“Sementara kita tidak menggunakan dana cadangan. Sebab kita bisa menggunakan itu apabila ada persetujuan dari DPR Papua, jika DPRP tidak setuju masak kita memaksakan. Namun ada mekanisme lain,” kata Ramses.
Wali Kota Jayapura dalam kesempatan menyampaikan, Turkam direncanakan selepas Idul Fitri. “Program Turkam ini merupakan salah satu janji politik saya bersama Pak wakil walikota, rencananya kita mulai turun 8 April atau awal bulan depan," ujar Abisai Rollo ke Cenderawasih Pos di ruangan rapat walikota
Pembentukan Pansus ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah sebesar Rp. 155 miliar yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
Sidang dakwan itu dipimpin Derman Parlungguan Nababan SH MH bersama hakim anggota Nova Claudia De Lima SH dan Andi Mattalatta SH. Sementara JPU yang terdiri dari tim gabungan Kejaksaan Tinggi Papua membacakan dakwaan bahwa para terdakwa berperan dalam skema korupsi yang merugikan negara Rp204,3 miliar.
Terlebih kata Ramses, anggaran penanganan stunting lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) itu turun langsung ke sembilan kabupaten/kota di Papua. "Anggaran penanganan stunting lewat DAK turun langsung ke kabupaten/kota. Provinsi sebatas mengevaluasi dan mendorong target intervensi yang perlu dilakukan," ucap Ramses
Sekretaris Dinkes Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang menjelaskan, untuk pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura memang cukup besar semenjak ada penambahan semenjak K2, CPNS dan penerimaan P3K.
Mengingat nominal angka dari kasus PON yang akan ditangani sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 8 triliun dengan melibatkan tokoh-tokoh penting di Papua. Termasuk mereka yang saat ini bertarung di pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Tahun 2025 bakal menjadi babak baru pengungkapan kasus dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 yang merugikan negara ratusan miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah TR selaku Bendahara Umum PB PON, RD sebagai Koordinator Bidang Transportasi, RL Ketua Bidang II PB PON, dan VP yang saat itu menjadi koordinator venue.
Kepala Seksi Penyidikan Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Valery Dedy Sawaki mengatakan penyitaan ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi PB PON Papua dari bidang transportasi.
Pj Bupati Jayapura Semuel mengatakan, para pihak sepakat melalui pemerintah Kampung Karya Bumi, telah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Jayapura, telah menyiapkan santunan sebesar Rp. 200 juta dan diserahkan dalam bentuk bantuan hibah, yang mana dana tersebut dipergunakan untuk tumbuh kembang anak-anak almarhum.
Debat antar mahasiswa yang digelar Fakultas Hukum Uncen ini diikuti 8 tim, masing masing dari Internal Uncen dan beberapa Tim dari Kampus USTJ. Dari panitia kegiatan, melaporkan awalnya 16 tim yang terdaftar. Namun setelah proses eliminasi, separuh dinyatakan gugur dan separuhnya masuk tahap debat antar mahasiswa.
Dia berharap semua Kampung segera memasukkan laporan pertanggungjawaban dan juga menyelesaikan hal-hal yang menjadi ketentuan dalam proses dan tahapan pencairan dana untuk tahap III. Sehingga pencairan tahap III ini bisa dilakukan segera dalam minggu-minggu ini.
"Lantai satunya untuk IGD, kemudian lantai dua untuk ruangan HCU, ruangan ini akan merawat pasien dengan kondisi sakit yang ringan, dan juga untuk ruangan bangsal bedah," jelasnya.
Setelah sebelumnya berhasil menyita Rp 6,4 miliar kemudian beberapa hari lalu berhasil mengyita sebesar Rp 3 miliar, kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua kembali menyita uang senilai Rp 978 juta dari tersangka berinisial RL.
Asisten Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon N. N Mahuse mengatakan dalam kasus ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi yang berasal bidang 1, bidang 2 dan bidang 3. Adapun bidang 1 meliputi bidang upacara, arena, konsumsi, pertandingan dan peralatan. Untuk bidang 2 meliputi bidang keamanan, SDM dan bidang TIK. Sedangkan bidang 3 meliputi akomodasi, konsumsi dan kesehatan.
Memang benar tidak memungut biaya sepeserpun untuk pendaftaran masuk sekolah setiap tahun ajaran baru. Bahkan sama sekali tidak memungut uang SPP setiap bulannya, termasuk uang komite maupun uang gedung atau uang pembangunan sekolah.
Dari pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi penegasan DPRD kepada KPU dan Bawaslu. Diantaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pemilukada kepada Pemerintah Kota Jayapura dan juga kepada DPRD Kota Jayapura. Dan pembagian alat peraga kampanye (APK) kepada masing-masing pasangan calon.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Kabupaten Biak Numfor Kamarudin, S.Pd mengatakan, sejumlah sekolah yang mendapatkan bantuan Pembangunan ruang kelas tambahan adalah SMKS YPK 1 Pariwisata, SMP YPPK, dan SMA Yapis Biak. Total bantuan DAK untuk Pembangunan fisik itu mencapai Rp 12 miliar.
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Christian Sohilait mengatakan penyerahan dana hibah tersebut, merupakan penyerahan dana tahap kedua setelah sebelumnya pemerintah kota juga menyerahkan sebagian dana dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA.
Yang menjadi penekanan Pemkot Jayapura adalah jangan sampai ada aparat Kampung tertentu yang terlibat aktif dalam kegiatan politik dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa atau Dana Kampung.
Menurut Siriwa, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura menjadi atensi khusus dirinya yang ditunjuk sebagai Pj Bupati Jayapura, sehingga pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 Pemkab Jayapura sudah siap dan berkomitmen mewujudkan Pilkada damai, lancar dan bermartabat.
arapan kita hingga akhir tahun ini, tidak ada OPD dan distrik mengalami Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) seperti tahun sebelumnya. Karena jika ada OPD dan distrik mengalami Silpa apakah dana Otsus atau DAK, ini akan berdampak pada tahun berikutnya.
“Kami mendorong ekonomi dan pendapatan masyarakat melalu8 dana Otsus, dengan membeli hasil bumi dari mereka. Ini kami lakukan untuk mendorong masyarakat menanam dengan baik, selanjutnya dari dinas membeli hasil bumi mereka. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan pendapatan dan dengan pendapatan yang baik, mereka bisa biayai sekolah anaknya,” tegas Karlos Murib .
Pelaksana Tugas, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Alexander Koostan Y Kapisa, menyampaikan posisi dana cadangan Pemprov awal dirinya menjabat sekitar Rp 400-an miliar.
Kepala Ditjen Perbendaharaan Kanwil Papua, Moudy Hermawan menjelaskan, sehubungan dengan dukungan atas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua serta pembangunan daerah yang adil dan merata, selama semester I Tahun 2024 Pemerintah Pusat telah mengucurkan transfer kepada 33 Pemda mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua.
Karena itulah pihaknya sangat berharap para bupati atau penjabat bupati segera menyalurkan dana hibah yang diperuntukkan ke KPU setempat agar pelaksanaan tahapan pilkada tidak mengalami hambatan, kata Steve Dumbon.
Yang terakhir dana abadi ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan beasiswa atau dana pendidikan ratusan mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Dan yang terbaru adalah dana ini kemungkinan akan kembali digunakan untuk membiayai tim Papua dalam PON nanti.
Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Aaron Rumainum menjelaskan dana sebesar itu dialokasikan untuk memberikan makanan tambahan kepada balita yang mengalami masalah gizi.
Adanya daerah pemekaran yang mengharusnya dana transfer langsung masuk ke daerah menjadi satu indicator. Selain itu beban daerah terkait belanja langsung juga dianggap cukup mempengaruhi.
Donny Stiven Umbora menjelaskan, bahwa dari penyelidikan dan monitoring lapangan yang dilakukan oleh tim serta konfirmasi yang pihaknya lakukan diketahui pada tahun 2021 tersebut, ada juga dana Silpa tahun 2021 yang dikelola di tahun 2020. Sehingga total dana yang dikekola di tahun 2021`sebesar Rp 4,179 miliar.
Bawaslu sendiri total anggaran dana hibah yang diberikan kepada bagian pengawasan ini sebanyak 6 miliar, sedangkan dana hibah untuk KPU Supiori diberikan total senilai Rp 19 miliar.
“Dalam Rakor Logistik Kamis malam, BPKP maupun Kemendagri menyesalkan adanya keterlambatan dana Pilkada di Papua. Padahal tahapan Pilkada sudah jalan dan tinggal menunggu pelaksanaan saja,” sambungnya.
Dalam pesannya Sekda Kabupaten Jayapura Hana mengatakan, bantuan dana hibah bagi 10 Bumkam merupakan bentuk semangat dan dorongan dari Pemkab Jayapura, agar 10 Bumkam bisa terus menjalankan usahanya dengan baik dan terus menggali potensi yang ada di kampung masing-masing.
Rencananya, kata Dia, hasil dari penggalangan dana ini akan disalurkan secara langsung ke Distrik Wosak Kabupaten Nduga, sehingga akan tepat sasaran. Tujuan utama aksi sosial yang dilakukan adalah untuk membantu meringankan beban penderitaan para korban bencana tanah longsor. Selain itu juga sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kami terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
Dikatakan, diperaturan perundang-undangan, sesuatu yang tidak legal jangan dilegalkan untuk dilakukan. Namun harus merujuk pada peraturan undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun mengingatkan seluruh KPU dan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang ada. Sehingga potensi kerawanan konflik horizontal bisa diminimalisir saat Pemilukada nanti.
Inspektur Daerah Kabupaten Merauke Rudi Edward Risamasu,SH.,M.Kn ditemui media ini membenarkan adanya dugaan korupsi dana desa pada yang dilakukan Kepala Kampung Poo di Distrik Jagebob Merauke tersebut. ‘’Sekarang sudah ditangani Kejaksaan Negeri Merauke,’’ katanya ditemui baru-baru ini.
Untuk itu, Arry berharap Pemkab Jayapura bisa membangun rumah aman bagi anak terlantar di Kabupaten Jayapura dengan memberikan dukungan dana pembangunan minimal Rp 700 juta.
Diketahui, dalam kasus korupsi dana hibah tersebut dua tersangka yang kini berstatus sebagai terdakwa yakni pengelola dana hibah dari Pemkab Mappi lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi bernama Liberata Setitit dan Pengelola Yayasan Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke Titus Tambaip.
Peresmian fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Kampung Tobati itu menjadi, agenda terakhir dari Pj Walikota Jayapura itu dalam kegiatan roadshow peresmian sejumlah fasilitas yang dibangun di sejumlah kampung di Kota Jayapura belakangan ini.
DAU block grand ditransfer setiap bulan, dengan persyaratan harus menyampaikan laporan belanja pegawai di tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian DAU spesifik grand, terdiri dari DAU P3K disalurkan dua tahap, DAU kelurahan disalurkan dua tahap, tahap I 50% dan tahap II, 50%. Kemudian DAU pendidikan, DAU kesehatan, DAU Pekerjaan Umum disalurkan dalam tiga tahap, yaitu 30%, 45% dan 25%.
Kepala Bappeda Kota Jayapura melalui sekretarisnya, Etty Asmuruf melaporkan mengatakan perkembangan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Jayapura saat ini. Dimana, total anggaran belanja langsung kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp.884 miliar lebih.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika, Yan Slamet Purba mengatakan, penyaluran bantuan ini telah dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 40 persen di tahun 2023 lalu dan tahap kedua telah dilaksanakan dalam tahun ini dengan nilai sebesar 60 persen.
Komisioner KPU Jayawijaya Devisi Teknis Pelaksanaan Yoel Logo menyatakan saat ini KPU Jayawijaya sedang menjalankan tahapan Pemilukada dengan keadaan pincang, karena setiap tahapan yang dilakukan saat ini, seperti sosialisasi saat ini saja menggunakan anggaran dari KPU Provinsi Papua Pegunungan.
Kata Richard, bantuan ini akan diberikan secera bertahap. Setelah tahap pertama diberikan, untuk tahap kedua pengelola rumah ibadah harus menyampaikan terlebih dahulu laporan pertanggungjawaban sesuai dengan progres pekerjaan.
Elisa menjelaskan, ADK tahun ini sebesar Rp 74 miliar. Ada kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya Rp 70 miliar. Naiknya ADK tahun ini juga dikarenakan ada peningkatan naiknya DAU pada APBD TA 2024 sehingga jika DAU naik, maka 10 persen dinaikkan juga di ADK, termasuk ada penambahan dari pajak bagi hasil.
Kepala Disparbudpora Kabupaten Mimika, Jacob Jopi Toisuta mengatakan, untuk lokasinya dibangun di Distrik Mimika Timur (Mapurujaya), Distrik Wania dan Distrik Kwamki Narama.
“Untuk 9 kabupaten/kota di Papua sebagian besar belum semuanya mencairkan dana hibah Pilkada untuk KPU, bahkan ada yang belum memberikan dana hibah Pilkada sama sekali,” kata Steve.
Dikatakan Max, dengan besarnya anggaran yang turun ke kampung, maka harus berdampak kepada masyarakat dan membawa perubahan sesuai dengan potensi potensi yang ada di kampung masing masing. “Baik itu potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya,” kata Max.
Menurutnya, baik dan buruknya pengelolaan dana kampung di masing-masing kampung tidak terlepas dari peran aparatur Pemerintah kampungnya, terutama kepala kampung. Termasuk masyarakat di kampung yang mendukung setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kampung itu.
Salah satu yang menyedot perhatian orang nomor satu di Kota Jayapura itu, mengenai kehadiran gedung serbaguna milik pemerintah kampung yang cukup megah dengan dilengkapi dengan fasilitas AC.
Kepala Kampung Engros, Rully M.Merauje, mengatakan di tahun 2023 dengan menggunakan dana Kampung pihaknya telah membangun 7 unit rumah layak huni bagi masyarakat setempat. Selain itu pihaknya juga membangun sejumlah MCK dan termasuk rehab jalan jeramba sepanjang 200 meter.
Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo melaporkan bahwa kegiatan ini telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangi oleh Bappeda Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi serta OPD Provinsi Papua dan Mengetahui Gubernur Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
Anggota MRP Papua pegunungan Ustad Ismail Asso menyatakan Apa itu Honai Kaneke? Honai adalah tempat dimana benda-benda sacral seperti Hareken (batu hitam / axe) atau Kanc Eken atau Kaneke (benda pusaka) disitu tersimpan didalam lemari.
"Kita punya asumsi dana Otsus yang ditransfer ke distrik tidak hanya digunakan untuk distrik saja, tapi bisa digunakan untuk membantu pengembangan Sumber Daya Alam di kampung, seperti potensi yang ada di kampung bisa dibuatkan Bumkam, supaya hasil SDA di kampung bisa dikelola dengan baik,"ucapnya.
Dana Otsus tersebut digunakan untuk pembiayaan mendekatkan aksesibilitas terhadap layanan Kesehatan melalui penyediaan Puskesmas Pembantu di Kampung Aurina dan Kampung Kamikaro, Distrik Airu.
Dia mengatakan, sebelumnya aturan penyaluran support dana Pilkada dari pemerintah daerah terutama pemerintah kota Jayapura itu dibagi ke dalam dua tahap yaitu 50% disalurkan pada 5 bulan sebelum pilkada dan 50% berikutnya disalurkan satu bulan sebelum Pilkada.
Karena itu, dia berharap setiap kampung segera melaksanakan kegiatan-kegiatan di kampung sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena sesuai dengan kesepakatan bahwa setiap kampung harus menyelesaikan APBKam-nya 1 tahun anggaran sampai dengan Desember nanti.
