Untuk itu, perlunya pengawasan terhadap pemerintah kampung untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan atau transparansi akuntabel yang berorientasi pada keseja
Yunus Wonda sendiri namanya kerap disebut oleh beberapa saksi dalam persidangan. Ia merupakan Ketua Harian PB PON XX Papua saat itu sedangkan Kenius menjabat sebagai Ketua KONI Papua. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus,
Asisten I Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata kelola desa/kampung yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Menurut Tan Wie Long, dengan telah disiapkannya dana dari APBD, para penyelenggara diharapkan bekerja secara profesional agar seluruh tahapan PSU dapat berjalan lancar dan akuntabel.
Saat ini, proses pemberkasan tengah berlangsung. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi berkas dan monitoring. “Biasanya kami lakukan monitoring langsung sampai di Jayapura. Sementara yang lainnya, hanya dilakukan melalu
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa menyebut pembukaan keran dana pusat itu tidak terlau berdampak atau berpengaruh pada Provinsi Papua. Sebab menurut Kapisa, itu hanya pada beb
“Kita bisa sisir dan itu bisa untuk pembiayaan PSU. Berpengaruh sudah pasti, namun sejauh mana pengaruhnya itulah yang kita minimalisir. Sehingga roda pemerintahan dan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi bisa meningkat
“Sementara kita tidak menggunakan dana cadangan. Sebab kita bisa menggunakan itu apabila ada persetujuan dari DPR Papua, jika DPRP tidak setuju masak kita memaksakan. Namun ada mekanisme lain,” kata Ramses.
Wali Kota Jayapura dalam kesempatan menyampaikan, Turkam direncanakan selepas Idul Fitri. “Program Turkam ini merupakan salah satu janji politik saya bersama Pak wakil walikota, rencananya kita mulai turun 8 April atau awal bulan depan," ujar Abisai Rollo ke Cenderawasih Pos di ruangan rapat walikota
Pembentukan Pansus ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah sebesar Rp. 155 miliar yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Deny menyatakan bahwa hingga saat ini, baik KPU Papua maupun Bawaslu belum melaporkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRP. Oleh karena itu, Pansus dibentuk untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
