Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan ada beberapa poin penting yang menjadi titik tekan terkait kuota yang diperoleh Kemendikbudristek. Diantaranya, untuk menuntaskan tenaga honorer hingga memenuhi kebutuhan dosen di perguruan tinggi.
Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, didampingi Asisten I Setda PPS Agustinus Joko Guritno dan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Papua Selatan Alberth Rapami mernjelaskan, berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 13 Maret 2024
Sebelumnya, pemerintah berencana membuka rekrutmen CASN 2024 untuk memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintah. Pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan.
Pemerintah berencana pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Meski persyaratan resmi untuk CPNS 2024 belum diumumkan, informasi awal menyebutkan bahwa ada 11 formasi yang akan dibuka untuk lulusan S1 dari semua jurusan.
Selain lulusan SMA hingga S1 yang memenuhi syarat CPNS 2024, peserta yang telah berusia 40 tahun juga diperkenankan untuk mendaftar. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
“Dalam hubungan ini, Diklat prajabatan dan orientasi mempunyai arti yang cukup penting dan mendasar. Karena penyelenggaraan Diklat ini secara nasional dimaksudkan untuk memberikan pengembangan sumber daya manusia dengan mengacu kepada standar kompetensi agar mampu mengoperasionalkan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk terwujudnya penyelenggaraan "goodgovernance",” ucap Derek.
Dikatakan Marthen, untuk penempatan pegawai yang diangkat dari formasi honorer K2 dengan usia di atas 35 tahun akan ditempatkan di seluruh 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) meliputi Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
”Jadi, ke depan rekrutmen tidak ritual dua atau satu tahunan. Karena tiap tiga bulan bisa ada rekrutmen ASN,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas kemarin.
Kasi Penkum Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua, Aguwani, menyampaikan mereka yang dinyatakan gugur karena tidak hadir sebanyak 125 orang. Dengan alasan ada yang tidak hadir tanpa keterangan dan ada yang datang terlambat.
“Setelah para CPNS mendapatkan SK, maka sebelum melaksanakan tugas selanjutnya di setiap SKPD, wajib baginya mengikuti diklat prajabatan,” tegas Aryoko pada acara Diklat Prajabatan CPNS K2 golongan II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2023, di Auditorium Uncen, Jumat (27/10).
