Untuk mendukung hak-hak OAP dalam penerimaan CPNS, MRP mengambil komitmen memberikan surat rekomendasi kepada OAP dengan harapan, kuota 80 persen untuk OAP benar-benar terwujud.
Tobias kesehariannya bekerja di Bawaslu Yahukimo sebagai staf pendukung. Keluarga Korban, David Sabolim saat dikonfirmasi Cenderawasih menerangkan sebelum penembakan itu, Tobias sempat masuk kerja di Kantor Bawaslu dan pulang ke rumah sekira pukul 14:25 WIT. Bahkan, sempat bermain bola hingga kemudian pada pukul 17:50 WIT almarhum mencari informasi terkait penerimaan CPNS di penyedia voucher sekitar Sekla Dekai.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan Drs. Alberth A. Rapami, M.Si, yang sedang melakukan perjalanan dinas di Jakarta saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya mengungkapkan bahwa pendaftaran CPNS secara online Pemprov Papua Selatan tersebut sempat mengalami kendala terkait dengan NIK menyangkut kode wilayah. Sebab, dengan adanya DOB, bagian Selatan yang masih satiu kode area dalam Provinsi Papua sejak tahun 2023 lalu sudah terpisah sendiri.
Sekda Maddaremmeng menjelaskan, pendaftaran ini akan berlangsung sampai 6 September 2024 mendatang. Dengan pendaftaran yang dilakukan secara online tersebut akan memudahkan calon pencari kerja yang ingin menjadi ASN dari Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat.
Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo sebelumnya memberi kebijakan untuk formasi 1.000 CPNS yang akan diterima tersebut dimana 80 persenya adalah Orang Asli Papua dan 20 persen non asli Papua. Apakah kebijakan ini diteruskan oleh Pj Gubernur Papua Selatan yang baru Komjen (Purn.) Rudy Sufahriadi ?
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth Rapami, M.Si, di Merauke mengungkapkan bahwa surat dari Kepala Badan kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) yang beredar tentang jadwal dan seleksi CPNS tertanggal 13 Agustus 2024 adalah benar adanya.
Salvianus Laiyan menjelaskan, setelah BKN melakukan verifikasi tersebut dan semuanya dinyatakan lengkap, BKN kemudian mengeluarkan pertimbangan teknis. ‘’Nah, pertek inilah yang nanti menjadi dasar NIK dari masing-masing lulusan itu dikeluarkan,” jelasnya.
"Tapi yang bersangkutan juga tidak memenuhi kewajibannya datang memberikan keterangan. Setelah kami melakukan penyelidikan, kami sudah menerbitkan surat penangkapan saudara WY dan saat ini anggota sedang mencari yang bersangkutan," ujarnya.
Diakuinya, 783 penerima SK ini sudah satu paket mendapatkan SK penempatan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan, jumlah tersebut baru sebagian, masih ada 1.000 lebih honorer yang masih menunggu pembagian SK selanjutnya.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan pengalihan ratusan CPNS Pemprov Papua tersebut merupakan tahap awal dari kesepakatan bersama Pemprov dan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu.