Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan kepada Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda dan Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, di Auditorium BPK RI Perwakilan Papua, Kamis (15/1).
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggi, menegaskan bahwa penertiban dan pengawasan aset daerah, khususnya di tingkat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kota.
Menurut Yunus Wonda, terdapat peluang besar di sektor sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Presiden RI, kata dia, juga telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah, baik kabupaten
Penetapan yang dilakukan pada akhir November ini juga diprioritaskan dalam menyelesaikan seluruh utang daerah yang telah diwariskan sejak tahun 2018 silam. Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menyatakan komitmen Pem
Bupati Mote menekankan pentingnya transparansi dan ketertiban administrasi keuangan agar Waropen dapat keluar dari opini disclaimer yang sudah terpatri selama 18 tahun di Waropen. Bupati juga berharap pendampingan dari B
Pemerintah Kabupaten Jayapura, bersama BPK RI menggelar sosialisasi rekrutmen bagi ASN menjadi pegawai BPK sesuai dengan formasi yang ditetapkan.
Asisten III Sekda Kabupaten Jayapura, Derek Timotius Wouw, mengatakan bahw
Gubernur Mathius D Fakhiri menyampaikan, pemeriksaan oleh BPK merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang
Diketahui, dalam rekomendasi tersebut, BPK telah memberikan sejumlah catatan diantaranya adanya pengembalian sejumlah uang ke kas daerah karena kelebihan bayar atas volume pekerjaan atau karena belanja tersebut tidak did
Kepala Inspektorat Kabupaten Sarmi, B.R. Wafumilena, menyebut pihaknya telah melakukan audit internal dan menemukan adanya penggunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dirreskrimum Polda Papua Kombes Achmad Fauzi, mengatakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Polri.
